Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan meskipun PNS Jakarta sekarang digaji besar, itu bukan jaminan tidak ada korupsi lagi.
"Jadi gaji (besar) tidak menentukan anda tidak korupsi, sebetulnya," kata Basuki yang biasa disapa Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/2/2015).
"Tetapi kalau gaji terlalu kecil sampai anda tidak bisa menyekolahkan anak, anda juga mungkin mencuri. Makanya saya bilang ini mesti satu keseimbangan. Tapi kalau gaji anda ingin punya istri banyak, mobil banyak ya gak bisa. Ini soal keserakahan kan," Ahok menambahkan.
Ahok berjanji akan menindak tegas PNS dari level terbawa sampai atas yang korupsi.
"Kita buat keseimbangan ini, pengawasan harus jalan, hukuman mesti jelas. Begitu anda ada pungli apapun kita langsung stafkan saja. Kita bisa liat BPTSP (Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sudah cukup lumayan, walaupun sistemnya baru satu- dua bulan. Jadi gak boleh terima uang, kalau dia ketahuan terima uang langsung kita stafkan," kata Ahok.
"Saya sangat yakin kalau PTSP jalan dengan baik, pelayanan baik, maka ekonomi akan tumbuh. Itu sesuai teorinya. Ini akan terus tumbuh akan memberikan kesejahteraan buat warga," Ahok menambahkan.
Mulai tahun 2015, Pemerintah Jakarta menerapkan tunjangan kinerja daerah dinamis kepada seluruh PNS. Hanya mereka yang memiliki kinerja baik yang akan mendapat penghasilan yang baik.
Ahok menerapkan kebijakan tersebut dengan tujuan untuk menghindari permainan proyek di APBD sekaligus memberantas penarikan pungutan liar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Misi Militer Penuh Ironi: Teknisi AS Dicakar Monyet Saat Menuju Medan Konflik Selat Hormuz
-
Benjamin Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Prostat Diam-diam
-
Mahasiswa Doktoral USF Tewas Misterius, Diduga Dibunuh Teman Sekamar
-
Penasihat Hukum Nadiem Mangkir dari Sidang, Pengamat: Bisa Dikategorikan Contempt of Court
-
8 Orang Tewas Dalam Serangan Israel ke Lebanon Selama 24 Jam Terakhir
-
Biaya Perang Amerika Serikat Lawan Iran Tembus Rp 1.000 Triliun
-
Ketum Parpol Dibatasi 2 Periode, Eks Penyidik KPK: Cegah Kekuasaan Terlalu Lama dan Rawan Korupsi
-
Kawat Berduri Blokade Anak-anak Palestina Sekolah ke Tepi Barat
-
Praka Rico Gugur Usai Dirawat, Korban Kedua TNI dalam Serangan ke Pos UNIFIL Lebanon
-
Bangun Iklim Kompetitif, Mendagri: Ajang Penghargaan Pemda Pacu Kinerja Kepala Daerah