Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat video anak-anak dilatih ISIS dan diunggah di Youtube merupakan kampanye rekayasa sehingga gerakan tersebut harus dilawan dengan dakwah yang baik agar lebih efektif daripada cara-cara kekerasan.
"Saya pikir ada yang merekayasa (video ISIS yang berisi pelatihan anak-anak untuk bertempur)," kata Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (19/3/2015).
Menurut Wapres, kemungkinannya kecil bila ada anak-anak di bawah umur dilibatkan dalam peperangan, antara lain karena senjata yang diangkat dalam perang saja adalah alat yang berat untuk diangkat oleh anak-anak.
Jusuf Kalla menekankan bahwa pentingnya ada langkah antisipasi dan pencegahan yang baik karena ideologi yang diusung ISIS bisa terdapat di berbagai generasi, baik yang muda maupun yang tua.
Untuk itu, ujar dia, ideologi ISIS harus dilawan dengan diberikan dakwah dan penjelasan yang baik karena hal tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan kekerasan.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan pihaknya telah memblokir video ISIS yang melibatkan anak-anak di bawah umur.
"Removal oleh YouTube atas permintaan kami, untuk Asia Pasifik sudah dilakukan sejak kemarin pukul 13.00 WIB," kata Rudiantara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/3/2015).
Meski begitu, bukan tidak mungkin konten itu telah ter-copy dan disebarluaskan melalui situs lain sehingga ia meminta masyarakat untuk aktif mengadukan kepada Pemerintah melalui berbagai saluran salah satunya melalui email di alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id jika menemukan konten berbau terorisme.
"Kalau memang ada ditemukan, segera laporkan akan kami tindak lanjuti," katanya.
Ia mengaku belum memiliki akses pemblokiran secara langsung untuk situs, akun, maupun konten di internet yang berbau terorisme sehingga masih menggunakan cara semi-manual dengan menghubungi ISP atau video platform yang menjadi salurannya.
Menurut dia, baru mulai pertengahan tahun ini pihaknya akan memblokir secara mandiri untuk konten-konten yang tidak diinginkan di Indonesia jadi sementara ini masih menggunakan cara semi manual dengan menghubungi ISP. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?