Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat video anak-anak dilatih ISIS dan diunggah di Youtube merupakan kampanye rekayasa sehingga gerakan tersebut harus dilawan dengan dakwah yang baik agar lebih efektif daripada cara-cara kekerasan.
"Saya pikir ada yang merekayasa (video ISIS yang berisi pelatihan anak-anak untuk bertempur)," kata Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (19/3/2015).
Menurut Wapres, kemungkinannya kecil bila ada anak-anak di bawah umur dilibatkan dalam peperangan, antara lain karena senjata yang diangkat dalam perang saja adalah alat yang berat untuk diangkat oleh anak-anak.
Jusuf Kalla menekankan bahwa pentingnya ada langkah antisipasi dan pencegahan yang baik karena ideologi yang diusung ISIS bisa terdapat di berbagai generasi, baik yang muda maupun yang tua.
Untuk itu, ujar dia, ideologi ISIS harus dilawan dengan diberikan dakwah dan penjelasan yang baik karena hal tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan kekerasan.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan pihaknya telah memblokir video ISIS yang melibatkan anak-anak di bawah umur.
"Removal oleh YouTube atas permintaan kami, untuk Asia Pasifik sudah dilakukan sejak kemarin pukul 13.00 WIB," kata Rudiantara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/3/2015).
Meski begitu, bukan tidak mungkin konten itu telah ter-copy dan disebarluaskan melalui situs lain sehingga ia meminta masyarakat untuk aktif mengadukan kepada Pemerintah melalui berbagai saluran salah satunya melalui email di alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id jika menemukan konten berbau terorisme.
"Kalau memang ada ditemukan, segera laporkan akan kami tindak lanjuti," katanya.
Ia mengaku belum memiliki akses pemblokiran secara langsung untuk situs, akun, maupun konten di internet yang berbau terorisme sehingga masih menggunakan cara semi-manual dengan menghubungi ISP atau video platform yang menjadi salurannya.
Menurut dia, baru mulai pertengahan tahun ini pihaknya akan memblokir secara mandiri untuk konten-konten yang tidak diinginkan di Indonesia jadi sementara ini masih menggunakan cara semi manual dengan menghubungi ISP. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
Bukan Sekadar Pajangan, Andre Rosiade Dedikasikan Penghargaan KWP Awards 2026 untuk Rakyat Sumbar
-
Misteri Kerangka Manusia Nyangkut di Sampah Citarum, Ciri Kawat Jadi Kunci
-
Sapu Jalan Berujung Maut: Petugas PPSU Tewas Ditabrak Mobil Oleng di Pejaten
-
Petani Tembakau Madura Desak Pemerintah Ubah Kebijakan Rokok Ilegal
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah
-
Aksi Kamisan ke-904 Soroti Militerisasi Sipil: Impunitas Masih Berulang
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara