Suara.com - Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) memprotes pemblokiran laman situs yang dianggap radikal oleh pemerintah tidak bisa dengan cara pukul rata.
"Tidak bisa dipukul rata sebetulnya kan salah juga jika begitu bisa saja situs yang diblokir itu tidak radikal namun karena menyandang satu agama tertentu maka terkena imbasnya," kata Ketua Umum Peradah Wayan Sudane di Jakarta, Minggu (5/4/2015).
Wayan mengatakan, pihaknya setuju untuk dilakukan pemblokiran situs yang menyebarkan paham radikalisme oleh pemerintah, tanpa memandang berasal dari mana dan ajaran agama apapun tetapi harus dengan kajian yang penuh kehati-hatian.
"Saya setuju dengan pemblokiran situs radikal apapun tanpa memandang ajaran agamanya, namun yang harus diingat adalah harus ada kajian yang mendalam dan penuh kehati-hatian, tidak bisa dipukul rata begitu saja," katanya.
Dia menjelaskan, seharusnya pemerintah dmelakukan kajian mendalam dengan melibatkan pakar-pakar seperti tokoh agama, sosiolog, psikolog, antropolog, dewan pers dan lainnya agar hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
"Dengan melibatkan para pakar tersebut kajiannya akan baik serta indikator pemisah mana situs yang radikal dan yang tidak akan lebih mudah dibedakan. Hasilnya juga bisa dipertanggung jawabkan," ujarnya.
Lebih lanjut Wayan juga mengusulkan Kemenkominfo dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajak organisasi keagamaan besar seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah untuk merundingkan masalah ini.
"Ini kan isu sensitif, di muslim kita kenal dua organisasi keagamaan yang mainstream yaitu NU dan Muhammadiyah serta umat beragama lainnya harusnya diajak merundingkan bersama masalah ini sehingga bisa dicari akar permasalahan dan cara penanggulangan terbaik seperti apa ke depannya. Agar efeknya jangan seperti orang yang sakit kepala lalu diberi obat dan besoknya terjangkit lagi," katanya.
Seperti diberitakan, terdapat 22 laman internet yang diblokir karena diduga menyebar paham dan ajaran radikalisme, termasuk paham Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Saja 5 Pelatih Tolak Melatih Timnas Indonesia?
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Pilihan Sunscreen Wardah dengan SPF 50, Efektif Hempas Flek Hitam hingga Jerawat
- 5 Body Lotion Mengandung SPF 50 untuk Mencerahkan, Cocok untuk Yang Sering Keluar Rumah
Pilihan
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
-
Menkeu Purbaya Segera Ubah Rp1.000 jadi Rp1, RUU Ditargetkan Selesai 2027
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
Terkini
-
Nekat Tabrak Maling Bersenpi usai Kepergok Beraksi, Hansip di Cakung Jaktim Ditembak
-
Ketua MPR Ahmad Muzani Prihatin Ledakan di SMAN 72: Desak Polisi Ungkap Motif
-
Kena OTT Bareng Adik, Ini Identitas 7 Orang yang Dicokok KPK Kasus Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko
-
Tokoh NU Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Dosanya Lebih Banyak!
-
Pemerintah Dicap Tutup Mata atas Kediktatoran Soeharto, Rezim Nazi Hitler sampai Diungkit, Kenapa?
-
Banyak Siswa SMAN 72 Korban Bom Rakitan Alami Gangguan Pendengaran, 7 Dioperasi karena Luka Parah
-
OTT di Ponorogo, KPK Tangkap Bupati Sugiri Sancoko, Sekda, hingga Adiknya
-
Istana Buka Suara Soal Pro dan Kontra Usulan Soeharto Jadi Pahlawan
-
Tiba di KPK, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Bungkam Soal OTT Terkait Jual Beli Jabatan
-
Prabowo Siap Beri 1,4 Juta Hektare Hutan ke Masyarakat Adat, Menhut Raja Juli Ungkap Alasannya!