Suara.com - Kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono sudah menandatangani pembentukan tim gabungan untuk islah terbatas menjelang Pilkada 2015. Kesepakatan ini berasal dari mediasi kedua kubu Golkar dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga mantan Ketua Umum Golkar, beberapa waktu lalu.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Munas Bali, Idrus Marham mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pengarah dan tim perunding islah, yakni Setya Novanto dan Aburizal Bakrie (Ical). Mereka menunjuk lima nama, yaitu MS Hidayat, dengan Theo L Sambuaga, Nurdin Halid, Sharif Tjitjip Sutardjo dan Aziz Syamsuddin sebagai anggota. Tim ini akan berkoordinasi dengan tim pengarah yang diisi oleh Aburizal Bakrie, Idrus Marham dan Setya Novanto.
"Saya tadi berdiskusi dengan Setya Novanto, soal langkah-langkah apa yang akan diambil tim perunding," kata Idrus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/6/2015).
Nantinya, menurut Idrus, tim ini akan membahas proses penjaringan peserta Pilkada 2015 bersama tim dari Golkar Munas Jakarta. Tim ini pula yang akan membahas, mempersiapkan kriteria-kriteria yang akan digunakan, bagaimana langkah-langkahnya, serta bagaimana proses penjaringannya.
"Tim ini yang akan membahas dan mempersiapkannya," kata dia.
Sementara itu secara terpisah, Ketua DPP Golkar Kubu Agung Laksono, Ace Hasan Sazidly yang dihubungi, juga menyatakan sudah menyiapkan lima nama. Kelima nama itu adalah Yorrys Raweyai, Ibnu Munzier, Gusti Iskandar Alamsyah, Agun Gunanjar Sudarsa, serta Lawrence Siburian.
"(Nama-nama itu) Muncul dalam rapat harian 27 Mei lalu. Baru usulan dalam rapat harian, belum diputuskan dalam pleno," ungkap Ace.
Dikatakan Ace, nama-nama yang diusulkan itu diambil dari beberapa bidang yang terkait dengan Pilkada, masing-masing yakni dari bidang pemenangan pemilu, kaderisasi, serta organisasi dan hukum.
"Mereka ini mewakili yaitu bidang pemenangan pemilu, kaderisasi, organisasi, hukum," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu