Suara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursydan Baldan menggelar rapat dengan Komisi II DPR. Dia datang untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementeran Negara/Lembaga (RKA K/L) dan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementeran Negara/Lembaga.
"Pagu anggaran tahun anggaran 2016, anggaran kami naik dari Rp5,2 jadi Rp7,6 triliuin. Nah kenaikan itu jangan dibagi rata pada semua bidang program, tapi harus ada prioritas, jadi terasa," ujar Ferry di DPR, Jakarta, Kamis malam (4/6/2015).
Selain membahas anggaran, dia juga akan memaparkan soal program rencana kerja kementeriannya. Salah satu program andalannya adalah penyediaan lahan untuk pelaksanan program pembangunan. Program ini dia sebut reformasi agrariia.
"Program pembangunan ini menggunakan pendekatan segmentasi masyarakat, terutama pada desa. Di mana akan ada penambahan bagi desa dengan program reformasi agraria," papar Ferry.
Selain itu, dia juga tengah mempersiapkan penyediaan lahan untuk percepatan pembangunan infrastruktur.
Program ini, bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk digunakan pembangunan infrastruktur.
"Seperti penyediaan lahan untuk pembangunan jalan. Seperti jalan tol," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Ferry menyampaikan, pemerintah tengah melakukan kajian pemberian pajak progresif untuk lahan kosong di daerah premium. Rencana ini muncul untuk mendorong pemanfaatan lahan untuk menambah meningkatkan pajak.
"Ketika kita melihat lahan yang tidak termanfaatkan di daerah premium, saya pikir ada baiknya kita berikan semacam punishment untuk adanya PBB progresif, dikenakan pajak lima kali misalnya," ujarnya.
Dia menambahkan, telah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, kata Ferry, setuju meski belum ada pembicaraan serius.
"Kita sudah bicara dengan menkeu dan setuju, walau kita belum bicara lebih lanjut," kata dia.
Ferry menerangkan, lahan kosong di lokasi premium yang dimanfaatkan ini akan secara otomatis juga akan memberi dampak pada terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
"Jadi semangatnya adalah jangan ada pihak yang menyia-nyiakan. Ketika ada tanah di daerah premium, kita tahu itu mahal tapi tidak dimanfaatkan, itu kan penyia-nyiaan," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Apa itu Whip Pink? Tabung Whipped Cream yang Disebut 'Laughing Gas' Jika Disalahgunakan
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!
-
Macet Parah di RE Martadinata, Sebagian Rute Transjakarta 10H Dialihkan via JIS
-
Komisi II DPR Tetapkan 9 Anggota Ombudsman RI 2026-2031, Hery Susanto Jadi Ketua
-
Ketua Banggar DPR Bela Pencalonan Thomas Djiwandono: Ini Soal Kemampuan, Bukan Nepotisme