Suara.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menyalakan pemerintahan orde baru di bawah kekuasaan Soeharto atas kerusakan lingkungan untuk menopang kondisi perekonomian melalui penjualan logging atau kayu dan pembabatan hutan.
"Ekonomi Indonesia tahun 1960-1970an banyak ditopang oleh logging, sehingga pengusaha kayu membabat jutaan hektar hutan dengan bangga. Itulah timbul masalah besar lingkungan kita yang sekarang dampaknya kena kepada kita saat ini," kata JK saat menghadiri acara Indonesia Green Infrastructure Summit 2015 di Hotel Fairmont,Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2015).
JK mengungkapkan bahwa maraknya aksi pembabatan hutan yang dilakukan oleh para pengusaha tersebut lantaran kesalahan kebijakan pemerintah yang kurang tegas saat itu.
Pembabatan liar di sejumlah kawasan hutan di dalam negeri baru terasa saat peristiwa banjir hebat yang melanda Pulau Jawa serta Kalimantan.
"Itu baru baru kita sadar kalau pembabatan tersebut memberikan dampak kerusakan lingkungan," jelasnya.
JK mengatakan, kesalahan kebijakan masa lalu tersebut saat ini ingin diperbaiki oleh pemerintah dengan komitmen melaksanakan pembangunan berbasis lingkungan. Salah satunya, pemerintah sudah melarang ekspor kayu mentah.
"Salah satunya kebijakan yang dikeluarkan itu tidak boleh lagi mengekspor kayu mentah, harus produk jadi. Ini untuk menghindari ekspor besar-besaran dan pembabatan hutan yang tidak terkendali," ungkapnya.
Selain itu, JK mengungkapkan bahwa dalam menjaga kelestarian bukan hanya tugas pemerintah saja, melainkan masyarakat harus turut andil dalam menjaga lingkungan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
Terkini
-
Prabowo dan Narendra Modi Sambangi Candi Prambanan, PM India Dijadwalkan Beribadah
-
Menteri Imipas Buka Suara soal Usulan Napi Penerima Amnesti Wajib Ikut Komcad
-
Demo Pendukung MBG Digelar Hari Ini, 1.686 Personel Gabungan Turun Mengamankan
-
KPK Jangan Melempem! Usut Tuntas Skandal Amplop Menhut Raja Juli di Kasus Suap Hutan Kuansing
-
DPRD DKI Nilai Tarif Transjakarta Naik Jadi Rp 5.000 Masih Wajar, Ini Alasannya
-
KPK Doakan Gus Yaqut Cepat Sembuh agar Proses Hukum Kasus Korupsi Haji Segera Rampung
-
Momen Akrab Gibran, Puan, Muzani, dan Sultan di Parlemen, Ternyata Bahas Soal Ini
-
Kemasan Rokok Seragam Berisiko Tabrak UU Merek, Wamenkum: Jangan Over Regulation!
-
Sebut Polri Paling Korup, Burhanuddin Muhtadi Bongkar Kelemahan Survei IndexMundi
-
Jalan Cinta Amblas Nyaris 90 Derajat, DKI Bongkar Pemicunya: Tanggul Kali Sunter Retak!