Suara.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menyalakan pemerintahan orde baru di bawah kekuasaan Soeharto atas kerusakan lingkungan untuk menopang kondisi perekonomian melalui penjualan logging atau kayu dan pembabatan hutan.
"Ekonomi Indonesia tahun 1960-1970an banyak ditopang oleh logging, sehingga pengusaha kayu membabat jutaan hektar hutan dengan bangga. Itulah timbul masalah besar lingkungan kita yang sekarang dampaknya kena kepada kita saat ini," kata JK saat menghadiri acara Indonesia Green Infrastructure Summit 2015 di Hotel Fairmont,Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2015).
JK mengungkapkan bahwa maraknya aksi pembabatan hutan yang dilakukan oleh para pengusaha tersebut lantaran kesalahan kebijakan pemerintah yang kurang tegas saat itu.
Pembabatan liar di sejumlah kawasan hutan di dalam negeri baru terasa saat peristiwa banjir hebat yang melanda Pulau Jawa serta Kalimantan.
"Itu baru baru kita sadar kalau pembabatan tersebut memberikan dampak kerusakan lingkungan," jelasnya.
JK mengatakan, kesalahan kebijakan masa lalu tersebut saat ini ingin diperbaiki oleh pemerintah dengan komitmen melaksanakan pembangunan berbasis lingkungan. Salah satunya, pemerintah sudah melarang ekspor kayu mentah.
"Salah satunya kebijakan yang dikeluarkan itu tidak boleh lagi mengekspor kayu mentah, harus produk jadi. Ini untuk menghindari ekspor besar-besaran dan pembabatan hutan yang tidak terkendali," ungkapnya.
Selain itu, JK mengungkapkan bahwa dalam menjaga kelestarian bukan hanya tugas pemerintah saja, melainkan masyarakat harus turut andil dalam menjaga lingkungan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
70 Cagar Budaya Ikonik Sumatra Rusak Diterjang Bencana, Menbud Fadli Zon Bergerak Cepat
-
Waspada Air Laut Tembus Tanggul Pantai Mutiara, Pemprov Target Perbaikan Rampung 2027
-
Pemulihan Bencana Sumatra Butuh Rp51 Triliun, AHY: Fokus Utama Pulihkan Jalan dan Jembatan
-
Perayaan Hanukkah Berdarah di Bondi Beach: 9 Tewas, Diduga Target Komunitas Yahudi?
-
Horor di Bondi Beach: Penembakan Brutal di Pantai Ikonik Australia, 9 Orang Tewas
-
Tak Cukup di Jabar, TikToker Resbob Kini Resmi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Harga Diri Bangsa vs Air Mata Korban Bencana Sumatera, Sosok Ini Sebut Donasi Asing Tak Penting
-
Tembus Proyek Strategis Nasional hingga Energi Hijau, Alumni UPN Angkatan 2002 Ini Banjir Apresiasi
-
PSI Tapsel Salurkan Bantuan ke Sangkunur, Sejumlah Desa Masih Terisolasi
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya