Suara.com - Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Rambe Kamarulzaman menilai keputusan Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan pembatasan calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, sudah tepat.
"Sudah tepat keputusan MK itu. Nah kita ini tinggal mengawal dan mengawasi pelaksanaan keputusan tersebut ke depannya," kata Rambe kepada wartawan di gedung Nusantara II, Kamis (9/7/2015).
Rambe menekankan DPR akan membatasi pencalonan petahana. Sedangkan mengenai kerabat dari petahana, Rambe mengatakan semua kembali ke individu masing-masing.
"Di sini yang kita batasi petahananya, incumbent-nya. Kalau sudah menjabat dua periode ya tidak boleh maju mencalonkan diri lagi. Kalau buat kerabatnya ya terserah, itu hak dari individu masing-masing," kata Rambe.
Menurutnya kalau MK membuat keputusan untuk membatasi kerabat petahana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, hal itu akan dinilai sebagai perampasan terhadap hak asasi manusia.
"Perampasan hak kalau sampai didiskriminasi soal pencalonan kerabat petahana. Itu bisa dikatakan menyalahi takdir itu," kata Rambe.
"Untuk para petahana juga hendaknya mendukung siapa yang terbaik untuk jadi penggantinya. Baik itu dari lingkungan keluarga maupun bukan, yang penting itu yang terbaik," Rambe menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Jawab Prabowo Soal Tidak Bisa Bikin Mobil Sendiri, UGM: Kuncinya di Keberpihakan Pemerintah
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Mahfud MD Soroti Kemunduran Demokrasi, Sebut Politik Uang Gerus Penegakan Hukum
-
Panas Lagi! AS Luncurkan Serangan Balasan ke Iran Usai Insiden di Selat Hormuz
-
Jokowi Mulai Safari Politik, PAN Merasa Tak Terancam: Kami Tunggu PSI Lolos ke Senayan
-
Batas Penghasilan MBR Rp8 Juta Tak Cukup, Pemerintah Harus Tekan Biaya Hidup
-
Ucapan 'Adikku Sayang' Berujung Penganiayaan Caddy Golf, Pelaku Dibekuk di Lampung
-
Open House Sekolah Rakyat Surabaya, Orang Tua Terharu Lihat Perkembangan Siswa
-
Tak Relevan, Aksi Reformasi Jilid II Dinilai Bukan Aspirasi Mahasiswa
-
1 Tahun Sekolah Rakyat, Wamensos: Alhamdulillah Cukup Berhasil