Suara.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Manggarai Barat (Mabar) untuk sementara terpaksa menerima pendaftaran satu pasangan calon bupati dan wakil bupati yang ganjil, setelah kantor KPUD dikepung oleh massa pendukung pasangan tersebut pada Selasa (28/7/2015).
Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara.com, KPUD Mabar terpaksa menerima pendaftaran pasangan Fidelis Pranda dan Benyamin Padju setelah kantor KPUD dikepung oleh pendukung pasangan itu.
Pranda-Padju saat mendaftar membawa surat keputusan (SK) dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Yang bikin ganjil, kedua partai itu sebelumnya sudah menyatakan dukungan kepada dua kandidat lainnya di Kabupaten Mabar.
PKPI sebelumnya sudah mengeluarkan SK dukungan untuk pasangan Agustinus Ch Dula dan Maria Geong. Sementara di hari yang sama, pasangan Tobias Wanus dan Frans Sukmaniara juga mendaftar dengan membawa SK dari PKB.
Alhasil pendaftaran Pranda-Padju sempat ditolak oleh KPUD Mabar, tetapi karena desakkan massa pendukung yang kemudian beraksi anarkis dan memicu kericuhan, KPUD untuk sementara menerima pendaftaran Pranda dan Padju.
Peristiwa ini diakui oleh Ketua KPU pusat, Husni Kamil Manik, dalam konfrensi persnya di Kantor KPU, Rabu (29/7/2015) dini hari.
"Kami dapat informasi yang sedikit berbeda dngn kondisi daerah lain, adalah Labuan Bajo, Manggarai Barat, di mana sampai dini hari waktu setempat, kondisi daerah tersebut, di selingkaraan Kantor KPU masih terjadi keramaian," cerita Husni.
"Ada keinginan dari pasangan calon tertentu untuk dapat diterima oleh KPU. Karena kondisi yang mendesak dan waktu yang telah sangat tidak memungkinkan bagi Kabupaten Manggarai Barat, maka pendaftaran diterima oleh KPU setempat," sambung Husni.
Hasil penerimaan ini, sambung Husni, akan dikonsultasikan dengan KPU Pusat untuk tindaklanjutnya.
Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan, alasan pendaftaran ini diterima adalah faktor keamanan. Sebab, saat ini Komisioner KPUD setempat mendapatkan tekanan yang luar biasa.
"Mereka mendapatkan ancaman dan warga juga sempat melakukan kerusakan," kata Sigit.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
Pilihan
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
Terkini
-
SBY: Sinyal Perang Dunia Ketiga Menguat, Indonesia Harus Siaga Tempur!
-
Tragedi IMIP Pasca Longsor, Anggota DPR Desak Audit Total DAS: Jangan Tunggu Korban Berikutnya!
-
Wanti-wanti PDIP Usai Pelonggaran Sertifikasi Halal Produk AS: Jangan Korbankan UMKM
-
Para Menteri, BPJS, BPS Duduk Bersama Bahas Transisi PBI
-
Gugatan 57 Mantan Pegawai KPK Dikabulkan KIP, Hasil TWK Harus Diungkap ke Publik
-
Skandal Dana Raib Rp90 Miliar: Mediasi Buntu, Mirae Asset Justru Salahkan Nasabah Bocorkan Password?
-
7 Fakta Tragis NS di Sukabumi: Remaja 12 Tahun Meninggal Diduga Korban Kekerasan Ibu Tiri
-
Busyro Muqoddas Ingatkan Bahaya Kriminalisasi Aktivis, Soroti Pola Lama Penegakan Hukum
-
Saraswati Fellowship Wisuda Angkatan Pertama: 30 Perempuan Siap Jadi Pemimpin Masa Depan
-
Terkait Rencana Borong 105 Ribu Mobil dari India, KPK Langsung Wanti-wanti Hal Ini!