Megawati dan putrinya, Puan Maharani yang sekarang menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan [suara.com/Bowo Raharjo]
Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani merupakan satu-satunya menteri koordinator yang luput dari perombakan kabinet yang diputuskan Presiden Joko Widodo.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menilai hal tersebut berkat prestasi yang dicapai Menteri Puan.
"Berprestasi dong, kan kalau nggak berprestasi atau nggak komunikatif (dicopot). Itu hak, urusan prerogatif Presiden," kata Yasonna di gedung Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2015). Yasonna dan Puan merupakan dua menteri yang berasal dari PDI Perjuangan.
Selain mengomentari Puan, Yasonna juga mengomentari menteri yang baru dilantik Jokowi.
Dia menyanjung Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan. Dia yakin Luhut dapat menjalankan tugas dengan baik dan mampu berkoordinasi dengan semua pihak.
"Luhut sudah punya jam terbang yang tinggi sebagai staf, sebagai menteri, sebagai duta besar, jadi jam terbang yang tinggi dan pengalaman yang tinggi saya yakin sekali bisa berkoordinasi dengan baik," katanya.
Sementara terkait dua jabatan yang dipegang Luhut, yakni menteri dan Kepala Staf Kepresidenan, Yasonna mengatakan itu cuma sementara.
"Itu untuk sementara ya, itu sudah beliau katakan demikian. Karena masih ada tugas khusus yang sedang beliau kerjakan," katanya.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menilai hal tersebut berkat prestasi yang dicapai Menteri Puan.
"Berprestasi dong, kan kalau nggak berprestasi atau nggak komunikatif (dicopot). Itu hak, urusan prerogatif Presiden," kata Yasonna di gedung Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2015). Yasonna dan Puan merupakan dua menteri yang berasal dari PDI Perjuangan.
Selain mengomentari Puan, Yasonna juga mengomentari menteri yang baru dilantik Jokowi.
Dia menyanjung Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan. Dia yakin Luhut dapat menjalankan tugas dengan baik dan mampu berkoordinasi dengan semua pihak.
"Luhut sudah punya jam terbang yang tinggi sebagai staf, sebagai menteri, sebagai duta besar, jadi jam terbang yang tinggi dan pengalaman yang tinggi saya yakin sekali bisa berkoordinasi dengan baik," katanya.
Sementara terkait dua jabatan yang dipegang Luhut, yakni menteri dan Kepala Staf Kepresidenan, Yasonna mengatakan itu cuma sementara.
"Itu untuk sementara ya, itu sudah beliau katakan demikian. Karena masih ada tugas khusus yang sedang beliau kerjakan," katanya.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Duduk Perkara Gibran Tipu Malaysia, Anwar Ibrahim Buka Suara Parlemen Bakal Usut
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Siapa Chika Yenalovy? Istri Kasespri Prabowo yang Jejak Digitalnya Misterius
- 5 Sepatu Lari yang Nyaman untuk Jalan Jauh, Sol Empuk Bisa Buat Traveling
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
Pilihan
-
Tokyo Diguncang Gempa 5,9 M: 37 Orang Terluka, Transportasi Terganggu
-
Jet Tempur Sukhoi TNI AU Tergelincir Nyaris Hantam Jalan Raya di Maros
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
Terkini
-
Gempa Flores, Perusahaan Tambang Ini Kirim Bantuan Logistik
-
Masjid Agung Kota Kediri: 200 Tahun Berdiri, Meski Berkali-kali Renovasi
-
Kaltim Tetapkan Siaga Bencana Karhutla Imbas Fenomena El Nino
-
Xiaomi 18 Fold dan 18 Pro Tak Meluncur Bareng, Ini Strategi Baru Lei Jun
-
Ekonomi Sirkular Buka Peluang Pendapatan Baru
-
Sumbar Dikepung Asap Karhutla dari Jambi dan Riau! Warga Diimbau Pakai Masker Demi Kesehatan
-
Review Petualangan Sherina: Nostalgia Masa Kecil yang Tak Lekang oleh Waktu
-
ASEAN Jadi Jalur Penanganan Asap Karhutla Kalimantan, RI Pilih Kerja Sama Ketimbang Saling Tuding
-
2 Rice Cooker untuk Membuat MPASI Bayi, Praktis dan Mudah Digunakan
-
Mirip Rezim Otoriter! Pembekuan Rekening Jadi Alat Tekan Gerakan Sipil