Pengadilan Tipikor Gelar Sidang Perdana Kasus Korupsi OC Kaligis

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) akan menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi suap hakim dan panitera PTUN Medan untuk tersangka Otto Cornelis Kaligis pada hari ini, Kamis (20/8/2015) di Gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dalam sidang ini, Pengadilan Tipikor mengagendakan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) terhadap Terdakwa Kaligis.

 

Sidang pembacaan dakwaan itu sendiri akan dipimpin oleh Hakim Sumpeno dengan anggota Arifin, Tito Suhud, Alex Marwata, dan Ugo.

 

Sidang perdana digelar oleh Pengadilan Tipikor menyusul sudah dilimpahkannya berkas dan tersangkanya oleh Jaksa pada tanggal 14 Agusutus 2015 lalu. Sementara itu, di saat bersamaan, mantan Ketua Mahkamah Partai Nasdem tersebut tengah berkutat dengan upaya praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang saat ini sudah masuk tahap pembuktian dan keterangan saksi fakta dan saksi ahli. 

 

Namun, ada kemungkinan upaya praperadilan tersebut digugurkan lantaran Terdakwa sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor pada hari ini.

 

Sebagai informasi, Kaligis diduga terlibat menyuap hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Penangkapan Kaligis merupakan hasil pengembangan penyidik dari pemeriksaan tersangka lainnya. Tersangka penerima suap adalah Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, anggota majelis hakim Amir Fauzi dan Dermawan Ginting, serta panitera Syamsir Yusfan. Tersangka penyuap pengacara dari Kantor advokat OC Kaligis, M Yagari Bhastara Guntur alias MYB alias Gerry.

 

Hasil pengembangan terhadap mereka, penyidik KPK kemudian menangkap Kaligis. KPK juga menetapkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo dan istrinya Evy Susanti sebagai tersangka dan telah ditahan karena turut tersangkut kasus ini. Dua nama terakhir diduga sumber uang suap.

 

O.C. Kaligis diduga melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2010 juncto Pasal 64 ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.