Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perintahkan para kadernya untuk membantu negara, rakyat dan Pemerintah mengatasi kondisi saat ini, agar terjadi stabilitas dan pemulihan ekonomi.
"Kita harus membantu negara dan Pemerintah melalui jajaran pengurus pusat Partai Demokrat, Fraksi Demokrat di DPR RI, dan kader yang menjadi pejabat eksekutif di daerah," kata Susilo Bambang Yudhoyono di Cipanas, Jumat.
Seperti dilansir Antara, hal itu dikatakan SBY dalam acara Rapat Pleno Pengurus Pusat DPP PD dan Pendidikan Politik menghadapi Pilkada serentak 2015, di Cipanas.
Dia menjelaskan jajaran pengurus pusat Partai Demokrat harus terus memantau kondisi terkini dan memberikan saran serta kritik konstruktif kepada pemerintah apabila diperlukan. Langkah itu menurut dia dilakukan untuk membantu negara dan pemerintah untuk pemulihan nasional.
"Namun kalau kami kritik secara konstruktif, jangan dipidana," ujarnya.
SBY juga meminta Fraksi Demokrat di DPR RI untuk memastikan APBN Perubahan 2015 dan APBN 2016 agar tepat dan berorientasi kepada pemulihan ekonomi nasional.
Menurut dia, apabila kebijakan dalam APBN-P 2015 dan APBN 2016 tidak tepat, maka F-Demokrat harus berani tidak setuju karena rakyat pasti mendukung langkah partainya.
"Namun kalau programnya sudah baik maka harus didukung. Pastikan perlindungan rakyat harus menjadi prioritas," ujarnya.
Presiden Kelima RI tersebut meminta anggota F-Demokrat ketika rapat dengan menteri terkait program dan kebijakan, harus memastikan agar semuanya sesuai kepentingan rakyat.
Langkah itu menurut dia, bukan pencitraan namun kondisi nyata bahwa rakyat butuh bantuan negara dan harus dipastikan agar masyarakat tidak ditinggalkan negara.
"Sarankan secara baik program-program pro rakyat seperti yang pernah dijalankan yaitu Bantuan Operasional Sekolah, beasiswa untuk rakyat miskin, dan Kredit Usaha Rakyat," katanya.
Sementara itu menurut SBY, pejabat eksekutif Demokrat di daerah memiliki tugas yang sama untuk pemulihan kondisi nasional, namun mereka langsung berhadapan dengan rakyat.
Dia mengingatkan prioritas tugas yang dijalankan pejabat eksekutif tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, pencegahan kenaikkan angka kemiskinan, dan bantuan kepada rakyat miskin.
"Semua harus dilakukan paralel dan ini bukti nyata bahwa Demokrat memberikan solusi," katanya.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) akan mengadakan Rapat Pleno Pengurus Pusat DPP PD dan Pendidikan Politik menghadapi Pilkada serentak 2015.
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Jumat-Minggu (28-30 Agustus) di Hotel Grand Yasmin, Cipanas, Jawa Barat.
Berita Terkait
-
Profil Sarwo Edhie Wibowo: Mertua SBY yang Diberi Gelar Pahlawan Nasional
-
Anak Menkeu Purbaya Sarankan Investasi Bitcoin untuk Hadapi Krisis Ekonomi 2027: Apa Kelebihannya?
-
Heboh Video Tak Bersalaman, Demokrat Bagikan Foto SBY dan Kapolri Ngobrol, Gibran Ikut Nimbrung?
-
SBY Cuekin Kapolri di HUT TNI? Demokrat Ungkap Fakta di Balik Video Viral yang Menghebohkan
-
Demokrat Klarifikasi Video SBY Tak Salami Kapolri di HUT TNI: Sudah Lama Bercengkerama di...
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional
-
Nestapa Ratusan Eks Pekerja PT Primissima, Hak yang Tertahan dan Jerih Tak Terbalas