Suara.com - Seorang legislator Amerika Serikat memperingatkan bahaya yang mungkin ditimbulkan apabila pemerintah negara tersebut benar-benar melaksanakan tekadnya, menerima 10.000 pengungsi Suriah.
Kepala Komite Keamanan Dalam Negeri di Kongres, Mike McCaul, mengatakan, anggota ISIS bisa saja menyusup dan menyamar sebagai pengungsi Suriah untuk masuk ke Amerika Serikat. Dengan demikian, kelompok teror tersebut dapat menciptakan akses masuk ke AS.
"Dari sudut pandang keamanan nasional, saya selalu menanggapi dengan serius kata-kata yang mereka sampaikan, yakni "kami akan menggunakan dan memanfaatkan krisis pengungsi untuk menyusupi ke Barat". Itulah yang membuat saya khawatir," kata McCaul dalam acara This Week di jaringan televisi ABC.
Pemerintah AS pada hari Kamis pekan lalu mengatakan, siap menerima sejumlah besar pengungsi korban perang saudara di Suriah pada tahun fiskal berikutnya.
Sejumlah pejabat AS juga sudah menyampaikan kekhawatirannya bahwa anggota ISIS bisa saja menyelinap diantara para pengungsi.
Namun, pensiunan Jenderal AS, John Allen, yang juga diundang ke acara bincang-bindang tv itu merasa yakin bahwa pemerintah akan berusaha menjalankan program tersebut dengan baik.
"Kita tentunya sudah menyadari potensi bahwa ISIS mencari cara untuk memasukkan agen-agennya di antara para pengungsi," kata Allen.
"Namun saya memiliki keyakinan besar atas pekerjaan yang sudah dan sedang dilakukan oleh badan-badan keamanan AS," lanjut Allen.
Kandidat presiden dari Partai Republik, Ben Carson, juga menyampaikan kekhawatiran atas rencana AS memasukkan pengungsi ke dalam negeri.
"Membawa masuk orang-orang dari Timur Tengah saat ini menciptakan bahaya. Dan kita harus benar-benar berhati-hati," kata Carson.
"Mekanisme biasa yang kita gunakan untuk menyelidiki orang, mungkin, harus ditingkatkan," sambung Carson.
AS sudah menerima sekitar 1.800 pengungsi Suriah sejak perang saudara mengoyak negara tersebut empat tahun silam. (Reuters)
Tag
Berita Terkait
-
Empat Pendukung ISIS di Sumatera Diciduk Densus 88! Gunakan Media Sosial untuk Provokasi Teror
-
PBB Beberkan Data Mengerikan Serangan Israel, Tiap 8 Menit Jatuhkan Satu Bom di Gaza
-
CEK FAKTA: Video Pengungsi Palestina Diterbangkan ke Indonesia
-
Akhir Era Assad: Gelombang Kepulangan Pengungsi Suriah Dimulai
-
Turki Gempur ISIS Online: 26 Orang Ditangkap Terkait Propaganda Teror di Medsos
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Dorong Pertumbuhan Industri, PLN Teken PJBTL 1.800 MVA di Jawa Barat dan Jawa Tengah
-
Aktif Lagi di DPR, Tangis Haru Adies Kadir dan Uya Kuya Pecah Usai MKD Nyatakan Tak Langgar Etik
-
Pasrah Gaji DPR Disetop 6 Bulan usai Sebut Rakyat Tolol, Hukuman MKD Bikin Ahmad Sahroni Kapok?
-
Siswa 13 Tahun Tewas di Sekolah Internasional Gading Serpong, Diduga Jatuh dari Lantai 8
-
Soeharto, Gus Dur dan Marsinah Penuhi Syarat Terima Gelar Pahlawan, Ini Penjelasan Fadli Zon
-
Jejak Digital Budi Arie Kejam: Dulu Projo Pro Jokowi, Kini Ngeles Demi Gabung Prabowo
-
Bau Busuk RDF Rorotan Bikin Geram! Ribuan Warga Ancam Demo Balai Kota, Gubernur Turun Tangan?
-
Terbukti Langgar Etik, MKD DPR Nonaktifkan Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni Tanpa Gaji
-
Angka Pengangguran di Jakarta Tembus 330 Ribu Orang, BPS Klaim Menurun, Benarkah?
-
Sebut Usulan Gelar Pahlawan Absurd, Koalisi Sipil: Soeharto Simbol Kebengisan Rezim Orba