Suara.com - Di tengah peringatan Hari Kesaktian Pancasila, keluarga Alm. Kapten Purn Noerali salah satu saksi sejarah kejadian G30S , tepatnya saat pengangkatan jenazah para jenderal dari Lubang Buaya, Jakarta Timur, justru terancam kehilangan tempat tinggal.
Kediaman mereka yang berada di Jalan Darma Putra 7, Nomor 12, RT 9, RW 7, Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terancam dibongkar paksa dan diambil oleh pihak Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Surat prihal permintaan penyerahan Rumah Dinas Kostrad di Tanah Kusir, Jakarta Selatan itu bertanggal 25 September 2015 dan ditandatangani oleh Pangkostrad Letjend Ikram Paputungan.
Di poin ketiga surat tersebut, tertulis lahan tersebut diharapkan (dibongkar) paling lambat satu minggu setelah surat ini diterima. Jika sampai batas waktu yang ditentukan lahan tersebut belum juga dibongkar, maka Kostrad akan melaksanakan pembongkaran secara paksa.
Jika mengacu pada isi surat tersebut, maka eksekusi akan dilakukan pada hari Jumat (2/10/2015) ini.
Permintaan pindah ini terjadi, setelah Noerali yang saat G30S meletus, menjabat sebagai asisten pribadi Letjen Soeharto meninggal pada Mei tahun lalu. Setelah itu keluarga Noerali diminta mengosongkan rumah dinas Kostrad ini.
Rumah dinas yang berdiri di atas lahan seluas 650 meter persegi ini telah ditempati keluarga Noerali sejak tahun 1967. Saat ini, tanah rumah tersebut ditinggali oleh tiga orang anak dan empat cucu Noerali.
"Kita udah dua kali melakukan pertemuan, yang pertama hanya ngobrol di luar pagar, jadi intimidasinya sangat luar biasa. Yang kedua tanggal 25 September 2015," kata anak kedua Kapten Purn Noerali, Tinnie Noeralie di kediamannya, Jumat (2/10/2015).
Tinnie menjelaskan, di pertemuan pertama tanggal 22 September 2015, mereka hanya berbicara di luar pagar. Pertemuan itu dihadiri oleh Askotrad, Irjen Kostrad beserta 30 personil TNI.
Tinnie menyayangkan sikap Kostrad yang dinilainya tidak mengedepankan komunikasi untuk mencari titik temu.
"Saya kan tanya mau dibayar berapa? Dia bilang nggak ada pembayaran, mau ambil," jelasnya.
Berita Terkait
-
Warga Teriak Minta Tolong! 9 Nyawa Lolos dari Maut saat Rumah Dinas TPU Kebon Nanas Terbakar
-
Penjelasan PAM Jaya soal Penertiban 15 Rumah Dinas di Benhil
-
KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto
-
Keluarga Veteran di Matraman Tolak Pengosongan Rumah Rampasan Belanda: Bukan Rumah Dinas!
-
Berstatus Tersangka, KPK Kembali Periksa Sekjen DPR Indra Iskandar, Bakal Ditahan?
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
Terkini
-
'Jika Asli Tak Akan Lama!' Roy Suryo Bantah Berkas Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Sudah P21
-
Mampir usai Satu Suro, Ajudan Ungkap Suasana Akrab Didit Prabowo dan Jokowi di Solo
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Harga Minyak Dunia Turun, Pemerintah Jelaskan Alasan Pertamax Belum Ikut Murah
-
Sony Sonjaya Ungkap Peran Nanik S Deyang Dalam Perkara Dugaan Korupsi MBG
-
Sony Sonjaya 'Bernyanyi', Dugaan Pengadaan CCTV Rp300 Miliar Muncul di Kasus MBG
-
Jadi Korban Hanania Grup, Uang Muka Haji Plus Davina Karamoy 10.000 USD Terancam Hangus
-
Kursi Dirut PLN Digoyang Isu Reshuffle, Danantara Beri Sinyal RUPSLB Digelar!
-
Hotel Sultan Dieksekusi, Dasco Minta Kemensetneg Akomodir Nasib Para Karyawan
-
KPK Tegaskan Tak Hentikan Penyelidikan Kasus MBG Meski Kejagung Sudah Tetapkan Tersangka