Suara.com - Di tengah peringatan Hari Kesaktian Pancasila, keluarga Alm. Kapten Purn Noerali salah satu saksi sejarah kejadian G30S , tepatnya saat pengangkatan jenazah para jenderal dari Lubang Buaya, Jakarta Timur, justru terancam kehilangan tempat tinggal.
Kediaman mereka yang berada di Jalan Darma Putra 7, Nomor 12, RT 9, RW 7, Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terancam dibongkar paksa dan diambil oleh pihak Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Surat prihal permintaan penyerahan Rumah Dinas Kostrad di Tanah Kusir, Jakarta Selatan itu bertanggal 25 September 2015 dan ditandatangani oleh Pangkostrad Letjend Ikram Paputungan.
Di poin ketiga surat tersebut, tertulis lahan tersebut diharapkan (dibongkar) paling lambat satu minggu setelah surat ini diterima. Jika sampai batas waktu yang ditentukan lahan tersebut belum juga dibongkar, maka Kostrad akan melaksanakan pembongkaran secara paksa.
Jika mengacu pada isi surat tersebut, maka eksekusi akan dilakukan pada hari Jumat (2/10/2015) ini.
Permintaan pindah ini terjadi, setelah Noerali yang saat G30S meletus, menjabat sebagai asisten pribadi Letjen Soeharto meninggal pada Mei tahun lalu. Setelah itu keluarga Noerali diminta mengosongkan rumah dinas Kostrad ini.
Rumah dinas yang berdiri di atas lahan seluas 650 meter persegi ini telah ditempati keluarga Noerali sejak tahun 1967. Saat ini, tanah rumah tersebut ditinggali oleh tiga orang anak dan empat cucu Noerali.
"Kita udah dua kali melakukan pertemuan, yang pertama hanya ngobrol di luar pagar, jadi intimidasinya sangat luar biasa. Yang kedua tanggal 25 September 2015," kata anak kedua Kapten Purn Noerali, Tinnie Noeralie di kediamannya, Jumat (2/10/2015).
Tinnie menjelaskan, di pertemuan pertama tanggal 22 September 2015, mereka hanya berbicara di luar pagar. Pertemuan itu dihadiri oleh Askotrad, Irjen Kostrad beserta 30 personil TNI.
Tinnie menyayangkan sikap Kostrad yang dinilainya tidak mengedepankan komunikasi untuk mencari titik temu.
"Saya kan tanya mau dibayar berapa? Dia bilang nggak ada pembayaran, mau ambil," jelasnya.
Berita Terkait
-
Berstatus Tersangka, KPK Kembali Periksa Sekjen DPR Indra Iskandar, Bakal Ditahan?
-
Spesifikasi Rumah Dinas DPR RI di Kalibata yang Disebut Tidak Layak
-
Nafa Urbach Berkoar soal Tunjangan Rumah Dinas DPR, Primus Yustisio Sang Mantan Malah Naik KRL
-
Tunjangan Kontrak Rumah DPR Rp 50 Juta Hanya Setahun? Dasco Ungkap Faktanya!
-
Skema Baru Tunjangan DPR: Rp 600 Juta Dibayar Angsuran Selama Setahun
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 5 HP Murah RAM 8 GB Memori 256 GB untuk Mahasiswa, Cuma Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Sunscreen Terbaik Mengandung Kolagen untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- 8 Lipstik yang Bikin Wajah Cerah untuk Ibu Rumah Tangga Produktif
Pilihan
-
PSSI Butuh Uang Rp 500 Miliar Tiap Tahun, Dari Mana Sumber Duitnya?
-
Vinfast Limo Green Sudah Bisa Dipesan di GJAW 2025, Ini Harganya
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
Terkini
-
Mendikdasmen Abdul Muti: Banyak Teman Bikin Anak Lebih Aman di Sekolah
-
Sempat Sembunyi di Bogor, Pelaku Penusukan di Pasar Gaplok Ditangkap Polisi
-
BNPB: Penanaman Vegetasi Jadi Benteng Pertama Hadapi Bencana Hidrometeorologi
-
GKR Hemas Soal Usulan Daerah Otonomi Baru: Tantangan Berat, Tak Mudah Lolos!
-
Sultan Najamudin Tegaskan DPD RI Bukan Oposisi: Siap Dukung Penuh Program Presiden
-
Akses Berobat Dipermudah: Pasien JKN Bisa Langsung ke RS Tanpa Rujukan Berlapis
-
Gubernur Bobby Nasution Dukung LASQI Kenalkan Islam ke Generasi Muda Lewat Seni
-
YLBHI Desak Komnas HAM Tak Takut Intervensi dalam Kasus Munir
-
Profil KH Anwar Iskandar: Ketua MUI 2025-2030, Ini Rekam Jejaknya
-
Gus Yahya Bantah Mundur dari PBNU, Sebut Syuriyah Tidak Punya Kewenangan