Suara.com - Di tengah peringatan Hari Kesaktian Pancasila, keluarga Alm. Kapten Purn Noerali salah satu saksi sejarah kejadian G30S , tepatnya saat pengangkatan jenazah para jenderal dari Lubang Buaya, Jakarta Timur, justru terancam kehilangan tempat tinggal.
Kediaman mereka yang berada di Jalan Darma Putra 7, Nomor 12, RT 9, RW 7, Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terancam dibongkar paksa dan diambil oleh pihak Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Surat prihal permintaan penyerahan Rumah Dinas Kostrad di Tanah Kusir, Jakarta Selatan itu bertanggal 25 September 2015 dan ditandatangani oleh Pangkostrad Letjend Ikram Paputungan.
Di poin ketiga surat tersebut, tertulis lahan tersebut diharapkan (dibongkar) paling lambat satu minggu setelah surat ini diterima. Jika sampai batas waktu yang ditentukan lahan tersebut belum juga dibongkar, maka Kostrad akan melaksanakan pembongkaran secara paksa.
Jika mengacu pada isi surat tersebut, maka eksekusi akan dilakukan pada hari Jumat (2/10/2015) ini.
Permintaan pindah ini terjadi, setelah Noerali yang saat G30S meletus, menjabat sebagai asisten pribadi Letjen Soeharto meninggal pada Mei tahun lalu. Setelah itu keluarga Noerali diminta mengosongkan rumah dinas Kostrad ini.
Rumah dinas yang berdiri di atas lahan seluas 650 meter persegi ini telah ditempati keluarga Noerali sejak tahun 1967. Saat ini, tanah rumah tersebut ditinggali oleh tiga orang anak dan empat cucu Noerali.
"Kita udah dua kali melakukan pertemuan, yang pertama hanya ngobrol di luar pagar, jadi intimidasinya sangat luar biasa. Yang kedua tanggal 25 September 2015," kata anak kedua Kapten Purn Noerali, Tinnie Noeralie di kediamannya, Jumat (2/10/2015).
Tinnie menjelaskan, di pertemuan pertama tanggal 22 September 2015, mereka hanya berbicara di luar pagar. Pertemuan itu dihadiri oleh Askotrad, Irjen Kostrad beserta 30 personil TNI.
Tinnie menyayangkan sikap Kostrad yang dinilainya tidak mengedepankan komunikasi untuk mencari titik temu.
"Saya kan tanya mau dibayar berapa? Dia bilang nggak ada pembayaran, mau ambil," jelasnya.
Berita Terkait
-
Warga Teriak Minta Tolong! 9 Nyawa Lolos dari Maut saat Rumah Dinas TPU Kebon Nanas Terbakar
-
Penjelasan PAM Jaya soal Penertiban 15 Rumah Dinas di Benhil
-
KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto
-
Keluarga Veteran di Matraman Tolak Pengosongan Rumah Rampasan Belanda: Bukan Rumah Dinas!
-
Berstatus Tersangka, KPK Kembali Periksa Sekjen DPR Indra Iskandar, Bakal Ditahan?
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Siapkah Indonesia Terapkan E-Voting di Pemilu 2029? Ini Syarat Mutlak dari Komisi II DPR RI
-
Sayembara Tangkap Begal Disorot, Kini Dedi Mulyadi Ajak Warga Buru Penjual Tramadol
-
Ekspor Komoditas Mengandung Logam Tanah Jarang Diizinkan Kembali, Aturan Masih Disusun
-
Komisi II: Relaksasi Belanja Pegawai Lebih 30 Persen Masih Diperbolehkan
-
Daya Beli Masyarakat Rontok, RI Alami Deflasi 0,14 Persen
-
Ibu Hamil Tewas Dibom Israel di Gaza, Nyawa Satu Keluarganya Juga Melayang
-
Polda Metro Terapkan Rekayasa Lalu Lintas Saat PM Thailand Melintas, Ini Daftar Jalannya
-
Istri Polisi di Medan Diduga Bunuh Diri Pakai Senpi Suami
-
Soal Proyek LRT City, Iwan Aras Tegaskan ADCP Harus Tanggung Jawab Atas Konsumen
-
Malan Ini Lawan Indonesia, Pelatih Vietnam Geram dengan Wartawan: Jangan Bongkar Kelemahan Kami