Suara.com - Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit membenarkan terdapat alokasi anggaran untuk pembangunan salah satu gedung di lingkungan DPR RI pada postur RAPBN 2016, dengan jumlah alokasi sekitar Rp700 miliar.
"Itu memang ada pagu sekitar Rp700 miliar. Soal kemudian itu tingkat satuan tiganya untuk apa, sebetulnya memang tidak pernah dibahas di sini. Namun, informasinya untuk pembangunan Gedung dan Alun-Alun Demokrasi," kata Ahmadi di sela rapat Badan Anggaran dengan pemerintah dan Bank Indonesia seperti dikutip Antara di Jakarta, Kamis (29/10/2015) malam.
Ahmadi menuturkan anggaran yang diajukan Badan Urusan Rumah Tangga DPR sebenarnya sekitar Rp1,7-Rp2,7 triliun. Namun, dalam kesempatan akhir, yang dicantumkan dalam RAPBN 2016 sebesar Rp700 miliar.
Disinggung mengenai urgensi pagu anggaran untuk pembangunan gedung DPR itu, Ahmadi mengatakan pemerintah dan parlemen memiliki pertimbangan masing-masing.
Menurut Ahmadi, hampir semua lembaga tinggi negara juga dalam beberapa tahun sebelumnya diberikan alokasi anggaran untuk pembangunan gedung baru.
"Ini bagian dari keberpihakan pemerintah sebagai eksekutif yang bertanggung-jawab mengajukan RUU APBN terhadap lembaga tinggi negara," kata dia.
Ahmadi mengklaim, pemberian alokasi anggaran gedung baru DPR ini juga sudah proporsional.
"Ini tingkat prioritas saja, tahun ini mungkin giliran DPR oleh pemerintah untuk difasilitasi," kata dia.
Dalam postur RAPBN 2016 sementara, postur belanja negara tercantum sebesar Rp2.095 triliun.
Sebelumnya, DPR mewacanakan pembangunan sejumlah proyek prasarana baru di DPR. Total nilai proyek itu mencapai Rp2,08 triliun. (Antara)
Berita Terkait
-
JK Ngotot Harga BBM Naik, Wihadi DPR: Jangan Bikin Pemerintah dan Rakyat Jadi Sulit
-
Ketua Banggar DPR Desak Reformasi Kebijakan: 79 Persen Subsidi Pertalite Dinikmati Orang Mampu
-
Banggar DPR Tolak Usulan JK Kurangi Subsidi BBM: Kenapa Hak Orang Miskin Diotak-Atik?
-
DPR Minta Kompensasi Listrik untuk Orang Kaya dan Industri Dihentikan, Demi Jaga APBN
-
Antisipasi Krisis Global, Banggar DPR Minta Pemerintah Sisir Program Tak Mendesak di APBN 2026
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Gaza Kembali Membara! Serangan Israel Tewaskan Kolonel Polisi dan Lukai 17 Orang
-
Tulisan Tangan Terakhir Jeffrey Epstein Dipublikasikan, Isi Pesannya Bikin Geger
-
Ancaman Baru Setelah COVID? Argentina Dituding Jadi Sumber Wabah Hantavirus
-
Kelicikan Zionis Israel, Beirut Selatan Dibombardir Saat Gencatan Senjata
-
Warga Perumahan Taman Mangu Indah Bantah Isu Banyak Rumah Dijual Akibat Banjir
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus