Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku sangat serius untuk memberantas korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, menurut Ahok, saat ini keseriusannya masih diragukan oleh oknum yang berada di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Saya sangat serius untuk membereskan korupsi. Yang nggak percaya sama saya itu cuma oknum BPK saja terkait kasus RS. Sumber Waras," kata Ahok ketika memberikan sambutan pada pelantikan pejabat eselon III dan IV, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (6/11/2015).
Menurut Ahok, ada oknum di BPK yang tidak percaya kalau dirinya tidak tertarik uang ratusan miliar dalam kasus dugaan korupsi pembelihan lahan di Rumah Sakit Sumber Waras. Seperti diketahui, dalam temuan BPK, pembelian lahan RS. Sumber Waras merugikan negara Rp191 miliar.
"Dia pikir masak uang segitu tidak tertarik," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu pun menuturkan dengan singkat kasus pembelian sebagian lahan seluas 3,6 hektar milik RS Sumber Waras untuk dijadikan rumah sakit jantung dan kanker sampai ada pihak BPK yang memanggil pejabat di pemprov DKI.
"Dia (BPK) panggil (salah satu pejabat DKI) tanya ada yang disuruh perintah Ahok nggak? Dia pikir presiden (Joko Widodo) bekingin, laporin KPK aja sekalian saya bilang, biar diperiksa," kata Ahok.
Sebelumnya, Ahok juga telah dilaporkan ke KPK oleh pengamat bernama Amir Hamzah terkait dugaan penyimpangan dalam jual beli tanah RS Sumber Waras yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp191 miliar. Pada waktu itu, Amir menyerahkan dokumen hasil audit BPK terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2014.
Dalam kasus ini, Panitia Khusus (Pansus) Sumber Waras yang dibentuk DPRD DKI Jakarta terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada Jumat (30/10/2015) juga telah menyerahkan hasil kerja Pansus kepada lembaga antirasuah tersebut. Mereka berharap, KPK mendalami kasus dugaan korupsi dalam pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras.
Berita Terkait
-
Air Laut Nyaris Sejajar Tanggul Pantai Mutiara, Bisa Bikin Monas Kebanjiran?
-
Misteri Sumber Waras Berakhir: KPK Hentikan Penyelidikan, Gubernur Pramono Bisa Ambil Alih Aset
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri