Suara.com - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti kurang setuju kalau Madura memekarkan diri menjadi provinsi.
"Begini, kalau mau menyejahterakan masyarakat tidak harus membentuk provinsi, tidak harus membentuk daerah otonomi baru," kata Badrodin Haiti di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (13/11/2015).
Peningkatan kesejahteraan daerah, katanya, merupakan tanggungjawab pemerintah daerah dengan memaksimalkan program-program pembangunan yang ada.
"Program pemerintah di sana diintensifkan, bagaimana masyarakat supaya bisa produktif. Itu yang harus dilakukan karena belum tentu dengan pembentukan provinsi baru bisa menyejahterakan masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemekaran wilayah tidak bisa dilakukan sendiri, diperlukan pertimbangan dari Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat.
"Kalau mau deklarasi silakan. Namun, penetapan (pemekaran) tidak bisa sendiri, lewat Gubernur, DPRD, lalu pemerintah dan DPR pusat," kata Tjahjo disela acara Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015, di Eco-Park, Ancol, Jakarta, Kamis (12/11/2015).
Tjahjo menerangkan pemekaran daerah otonomi memang sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
"Juga masalah prinsip seperti perbatasan, jumlah penduduk, kabupaten, kecamatan dan sebagainya," kata dia.
Namun, tetap harus ikut aturan main. Menteri dari PDI Perjuangan mengatakan sejauh ini belum ada laporan ke Kemendagri terkait rencana pemekaran Madura.
Tapi, Tjahjo mengaku sudah tahu wacana tersebut karena dia hadir dalam deklarasi Madura menjadi provinsi yang berlangsung beberapa waktu yang lalu.
Tjahjo mengatakan saat ini tengah menunggu hasil rekomendasi dari berbagai kalangan agar pemekaran wilayah tidak berjalan asal-asalan.
"Usulan belum masuk, belum ada. Kami nunggu dulu rekomendasi dari Jatim, gubernur, tim DPR RI dan Otonomi Daerah, Kemendagri juga cek, jangan sampai asal bentuk daerah, namun tak bisa mempercepat hal-hal yang tadi," ujar dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Tak Hanya Tiket Pesawat, AHY Klaim Pemerintah Jaga Tarif Angkutan Darat dan Laut dari Dampak Perang
-
Tower Provider di Kembangan Roboh Timpa 2 Kontrakan, Polisi Dalami Unsur Pidana Kelalaian Kerja!
-
Bapanas Proyeksikan 7 Komoditas Pangan Pokok Bebas Impor pada 2026, Stok Beras Capai 16 Juta Ton!
-
Doa Saja Tidak Cukup, Vatikan Minta Umat Katolik AS Bergerak Hentikan Perang Amoral Trump di Iran
-
Andrie Yunus Berjuang Pulih: Jalani 5 Kali Operasi dan Cangkok Kulit Paha Akibat Teror Air Keras!
-
Iran Ungkap Alasan Gagalnya Perundingan dengan AS di Pakistan
-
Menolak Takut! 30 Hari Tragedi Air Keras Andrie Yunus, Aktivis Tandai Lokasi Penyiraman Pakai Mural
-
Skandal Kakak-Beradik: KPK Duga Legislator Jatmiko Tahu Praktik Pemerasan Bupati Tulungagung!
-
Sentil Pemprov DKI Soal Preman Tanah Abang, Kevin Wu: Jangan Baru Gerak Kalau Sudah Viral!
-
Pakistan Mendadak Kirim Jet Tempur ke Arab Saudi, Ada Apa?