Suara.com - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti kurang setuju kalau Madura memekarkan diri menjadi provinsi.
"Begini, kalau mau menyejahterakan masyarakat tidak harus membentuk provinsi, tidak harus membentuk daerah otonomi baru," kata Badrodin Haiti di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (13/11/2015).
Peningkatan kesejahteraan daerah, katanya, merupakan tanggungjawab pemerintah daerah dengan memaksimalkan program-program pembangunan yang ada.
"Program pemerintah di sana diintensifkan, bagaimana masyarakat supaya bisa produktif. Itu yang harus dilakukan karena belum tentu dengan pembentukan provinsi baru bisa menyejahterakan masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemekaran wilayah tidak bisa dilakukan sendiri, diperlukan pertimbangan dari Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat.
"Kalau mau deklarasi silakan. Namun, penetapan (pemekaran) tidak bisa sendiri, lewat Gubernur, DPRD, lalu pemerintah dan DPR pusat," kata Tjahjo disela acara Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015, di Eco-Park, Ancol, Jakarta, Kamis (12/11/2015).
Tjahjo menerangkan pemekaran daerah otonomi memang sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
"Juga masalah prinsip seperti perbatasan, jumlah penduduk, kabupaten, kecamatan dan sebagainya," kata dia.
Namun, tetap harus ikut aturan main. Menteri dari PDI Perjuangan mengatakan sejauh ini belum ada laporan ke Kemendagri terkait rencana pemekaran Madura.
Tapi, Tjahjo mengaku sudah tahu wacana tersebut karena dia hadir dalam deklarasi Madura menjadi provinsi yang berlangsung beberapa waktu yang lalu.
Tjahjo mengatakan saat ini tengah menunggu hasil rekomendasi dari berbagai kalangan agar pemekaran wilayah tidak berjalan asal-asalan.
"Usulan belum masuk, belum ada. Kami nunggu dulu rekomendasi dari Jatim, gubernur, tim DPR RI dan Otonomi Daerah, Kemendagri juga cek, jangan sampai asal bentuk daerah, namun tak bisa mempercepat hal-hal yang tadi," ujar dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- Mulai Besok Kendaraan Nunggak Pajak Dilarang Isi BBM Bersubsidi
- 3 Rekomendasi Air Cooler 50 Watt yang Dingin Maksimal dan Suaranya Senyap
- 3 Sepatu Running Brodo Terlaris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Durian Musang King dan Black Thorn Jadi Komoditas Baru Andalan Sulsel
Pilihan
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
-
Penampakan 50 Pria Baju Loreng Geruduk Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Febrie Adriansyah
-
Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
-
50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
-
Resmi! Muktamar NU ke-35 akan Digelar di Ponpes Bahrul Ulum Jombang
Terkini
-
Tuduh AS Langgar MoU Islamabad, Iran: Ingkar Janji Ada Konsekuensinya
-
Balas Kematian Warga Sipil, Iran Serang Fasilitas Militer AS di Dua Negara Teluk
-
KPK Dalami Dugaan Gratifikasi di MPR, Ma'ruf Cahyono Kembali Diperiksa
-
Disrupsi AI: Bagaimana Teknologi Bisa Tingkatkan Kemampuan Berbahasa
-
Jejak Karier Febrie Adriansyah, Dari Jaksa di Jambi Hingga Jadi Jampidsus yang Dijaga Ketat TNI
-
Kebakaran TPA Jatiwaringin Ungkap Risiko Timbunan Sampah, Begini Penjelasan Peneliti BRIN
-
DPR Warning Keras, Tak Boleh Ada Pihak Intervensi Kasus Korupsi Batu Bara
-
Menag Perketat Syarat Jadi Kyai dan Pesantren Usai Marak Kasus Pelecehan
-
Uang yang Disita KPK dari Bupati Kuansing Ternyata Bagian dari 'Kembalian' Menhut Raja Juli
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus, Pengamat Nilai Batas Ranah Sipil dan Militer Mulai Kabur