Suara.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Dewan (MKD) Junimart Girsang mengatakan sudah memberikan klarifikasi soal adanya upaya sogokan dalam penanganan kasus di MKD.
MKD saat ini tengah menangani kasus yang menyita perhatian publik. Yaitu, laporan Menteri ESDM Sudirman Said tentang pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) oleh Ketua DPR Setya Novanto dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.
"Mereka sudah tahu kok. Di rapat saya bicara kok. Bahkan mereka ada yang ngomong, 'ini ada 20 miliar nih', sambil ketawa kita terangkan," kata Junimart di DPR, Kamis (26/11/2015).
Dia mengatakan, upaya seperti ini memang sering terjadi. Bahkan ketika dia menjadi pengacara dan menangani sebuah kasus. Namun, Junimart mengakui hal itu tidak pernah digubrisnya termasuk dalam menangani kasus di MKD ini.
"Saya kalau jalan dari ruangan ke Komisi III kan lewat sini (MKD). Ketemulah teman-teman anggota sambil jalan, 'bang tolong dibantulah teman kita yang sedang di sidang di MKD itu. Kasian kan nggak bersalah juga'. Atau, 'jangan dihukum berat lah'," cerita Junimart.
"Saya bilang, nanti sajalah dalam persidangan. Kita lihat. Saya hanya bisa membantu itu saja. Nanti tenang bang kalau udah selesai, kita kopi-kopi lah. Nanti saja," lanjutnya.
Junimart kemudan menegaskan, hal seperti itu tidak ada yang memberikan iming-iming imbalan tertentu. Dia juga mengklaim, meskipun ada hal seperti itu, dirinya akan berupaya objektif.
"Tidak ada kalau menawarkan (uang) itu. Maksudnya, tolong dibantulah, kan kasian, itu saja. Tidak ada bicara uang. Kedua kan nggak ada perencanaan pertemuan. Saya sambil jalan kan, lewat ke sana jalan. Gitu aja selesai. Jadi clear. Kalau masih ada yang mau kasih (uang), konyol dia. KPK sekarang banyak loh di sini," paparnya.
Soal ajakan meminum kopi, Junimart menegaskan kembali, bukan bertujuan mentransaksikan sesuatu dalam penanganan kasus. Menurutnya, ajakan ngopi bareng itu tidak akan membuahkan apa-apa dalam penanganan kasus dan hanya ngobrol biasa saja.
"Sepanjang tidak (ada transaksi), ini DPR, kita biasa ngopi-ngopi, kita sering ngopi-ngopi dengan kawan-kawan, biasa, nggak ada masalah. Sepanjang saya tidak berpengaruh kenapa nggak? Makanya saya bilang nantilah selesai perkara kita ketemu lah, gitu saja," kata Politisi PDI Perjuangan ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Murah 3 Baris Under 1500cc tapi Jagoan Tanjakan: Irit Bensin dan Pajak Ramah Rakyat Jelata
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 15 Tulisan Kata-kata Unik Mudik Lebaran, Lucu dan Relate untuk Anak Rantau
- Liburan Lebaran ke Luar Negeri Kini Lebih Praktis Tanpa Perlu Repot Tukar Uang
Pilihan
-
Israel Klaim Tewaskan Menteri Intelijen Iran Esmaeil Khatib
-
Dipicu Korsleting Listrik, Kebakaran Kalideres Hanguskan 17 Bangunan
-
Bongkar Identitas dan Wajah Eksekutor Penyiram Air Keras Andrie Yunus, Polisi: Ini Bukan Hasil AI!
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Motif Masih Didalami
-
Pelaku Teror Air Keras Andrie Yunus Ternyata Anggota BAIS, TNI: Sudah Diamankan di Puspom
Terkini
-
Kasus Kematian Nizam Syafei Naik Penyidikan, Kuasa Hukum: Harus Diusut Tanpa Tebang Pilih
-
Koalisi Sipil Tolak Peradilan Militer, Desak Usut Aktor Intelektual Kasus Andrie Yunus
-
Koalisi Sipil Desak Kasus Andrie Yunus Tak Diseret ke Sidang Militer: Ada Dugaan Aktor Lebih Besar
-
Warga Jakarta yang Mudik Bisa Titip Kendaraan Gratis di Kantor Lurah Hingga Wali Kota
-
Bukan Era Orde Baru, Aktivis 98 Desak Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Ditangani Transparan
-
Pemerintah Apresiasi Langkah Cepat Polri Identifikasi Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
-
Peserta Mudik Gratis DKI Membeludak, Bank Jakarta Ikut Sumbang 20 Bus ke Jawa Hingga Sumatra
-
Mudik Gratis BUMN 2026 Bersama BNI Disambut Antusias, Ribuan Pemudik Rasakan Manfaat
-
Panduan Lengkap Rukyat Hilal Syahwal, Begini Cara Arab Saudi Tentukan Lebaran 2026
-
Ada Perbedaan Inisial Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Versi TNI dan Polri, Ini Kata DPR