Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta sejumlah pihak terkait untuk mengevaluasi rencana pembelian helikopter khusus untuk angkutan "Very Very Important Person" (VVIP) bagi presiden dan wakil presiden.
"Kita evaluasi ulang ya, evaluasi ulang. Jangan berlebihan karena ini uang rakyat," kata JK ditemui di Surabaya, Senin siang.
Menurut Wapres, pejabat pemerintah dan aparatur negara harus berhati-hati dan efisien dalam menggunakan Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Negara (APBN) karena itu merupakan amanah dari rakyat Indonesia.
JK menjelaskan helikopter khusus Super Puma untuk VVIP yang saat ini dioperasikan oleh TNI AU masih berkondisi baik.
Dia mengatakan bahwa helikopter itu dibeli pada saat almarhum Abdurahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI ke 4 sekitar tahun 2000-an.
"Jam terbang helikopter itu diukur dari dua hal yaitu tahun pembuatannya dan jam terbangnya. Jam terbangnya kecil sekali," tegas JK.
Wapres menjelaskan total penggunaan helikopter VVIP Super Puma oleh Presiden Joko Widodo selama satu bulan rata-rata hanya satu kali penerbangan.
"Yang dimaksud angkutan VVIP cuma dua orang di Indonesia, cuma presiden dan wapres. Sedangkan helikopter yang itu (Super Puma) sudah ada lima dan itu relatif baru," tegas JK.
Wapres juga mengingatkan jangan sampai terjadi skandal dalam rencana pembelian helikopter untuk VVIP.
JK mengatakan pemangku kepentingan dalam pembelian helikopter perlu berkaca kepada India yang membeli helikopter dari perusahaan AgustaWestland namun terjadi penetapan harga (mark up) yang terlalu tinggi akibat adanya korupsi.
Wapres meminta pemangku kepentingan untuk menghindari peningkatan harga seperti yang terjadi di India.
"Artinya jangan terjadi itu. Oke hati-hati. Kami khawatir, jangan-jangan helikopter buangan dari India itu mau dibeli Indonesia. Periksa ulang, karena itu jelas," tegas JK.
Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna mengatakan TNI AU berencana membeli tiga helikopter untuk "very very important person" (VVIP) tipe AgustaWestland AW101 yang telah tercantum dalam rencana strategis TNI Angkatan Udara periode 2015-2019 dari perusahaan patungan Inggris-Italia AgustaWestland.
Pengadaan helikopter tersebut, kata Agus, sudah sesuai kebutuhan TNI AU dan menjadi bagian dari modernisasi alat utama sistem persenjataan TNI Angkatan Udara.
"Ini bukan berdasarkan permintaan Presiden Joko Widodo. Ini jangan dipolitisasi yang menyatakan untuk presiden, tapi ini adalah rencana strategis TNI Angkatan Udara. TNI AU akan membeli tiga helikopter VVIP," kata KSAU.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Rekaman Bocor! Benjamin Netanyahu Bongkar Strategi Rahasia Israel Kalahkan Iran
-
Mengejutkan! OPEC Naikkan Kuota Produksi Minyak Usai UEA Mundur, Pengaruh ke Dunia Apa?
-
Revisi UU Pemilu Mandek, Koalisi Sipil Desak DPR Bergerak Sebelum Agustus 2026
-
Mesir Gelar Latihan Militer, Israel Panik Skenario Perang Yom Kippur Terulang
-
KPK Dalami Skema Suap Impor, Pegawai Bea Cukai Kembali Dipanggil
-
Kenapa Donald Trump Tolak Proposal Iran Akhiri Perang? Apa Isinya?
-
Viral Sopir Angkot di Grogol Ketahuan Onani di Dalam Mobil, Langsung Kabur Usai Dipergoki Warga
-
KPK Telusuri Aliran Dana CSR BIOJK, Dua Pensiunan BI Diperiksa
-
KPK Kembali Periksa Staf Ahli Eks Menhub, Dalami Peran di Kasus Rel Kereta
-
Apa Itu Project Freedom Amerika di Selat Hormuz? Diklaim Misi Perdamaian Lawan Iran