Hari Ini KPK Periksa Staf DPR Terkait Dewi Limpo

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dan mengembangkan kasus dugaan suap proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik mikrohidro di Papua yang melibatkan Anggota DPR Komisi VII, Dewie Yasin Limpo. Hari ini KPK menjadealkan pemeriksaan terhadap staf DPR, Meity.

 

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DYL," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu(2/12/2015).

 

Selain Meity, terkait kasus ini juga, KPK memeriksa sejumlah tersangkanyam Mereka adalah Sekretaris Pribadi Dewoe, Rinelda Bandaso dan Kepala Dinas Pertambangan, Kabupaten Deiyai Papua, Iranius Adi. Keduanya diperiksa dalam statusnya sebagai tersangka.

 

Terkait kasus tersebut, KPK sebelumnya sudaj memanggil Sekretaris Jenderal DPR, Winantuningtyastiti untuk dimintai keteranganya. Dia ditanya terkaot besaran gaji Anggota DPR dan juga tugas pokok dan fungsi anggota DPR.

 

Seperti diketahui pada Selasa 20 Oktober 2015 lalu, Dewie ditangkap oleh satuan tugas KPK dalam operasi tangkap tangan. Bersamanya KPK  juga menangkap beberapa orang lainnya di dua tempat yang berbeda, yakni Kawasan Kelapa Gading dan Bandara Soekarno Hatta.

 

Dan dari sejumlah nama tersebut, selain Dewie mereka yang lain yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK adalah sekretaris pribadi Dewie, Rinelda Bandaso, staf ahli Dewi,  Bambang Wahyu Hadi; Pengusaha dari PT Abdi Bumi Cendrawasih, Setiadi, dan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Deiyai, Papua, Iranius.

 

Iranius dan Setiadi diduga sebagai pemberi suap. Keduanya dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

 

Dewie Yasin Limpo, Rinelda Bandaso, dan Bambang Wahyu Hadi diduga sebagai penerima suap. Mereka diduga melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.