Suara.com - Dalam rekaman percakapan Ketua DPR Setya Novanto dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha Riza Chalid, nama Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian dikabarkan ikut disebut. Nama Tito disebut sebanyak empat kali dalam rekaman tersebut.
Tito mengaku sudah mendengarkan mengenai rekaman percakapan tersebut. Namun dia menyangkal jika rekaman tersebut menyangkut masalah perpanjangan kontrak karya di PT Freeport Indonesia.
"Saya sudah mendengar, saya sendiri tidak pernah berbicara mengenai Freeport ke pihak-pihak yang terkait mengenai masalah Freeport ini," kata Tito kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (2/12/2015).
Tito mengatakan, jika rekaman percakapan tersebut merupakan pembicaraanya dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said saat terjadi peristiwa penembakan di kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM beberapa waktu lalu.
Menurutnya, saat itu dirinya menanyakan perihal ancaman teror di kantor tersebut.
"Yang pernah saya sampaiakan kalau tidak salah ke pak Sudirman Said pada saat ada kasus peristiwa penembakan di kantor beliau, saya datang ke TKP. Saya berdiskusi, ada pak Krishna dan satu penyidik. Saya menanyakan apakah beliau punya musuh, kemudian apakah ada ancaman dan lain-lain," katanya.
Selain itu, Tito juga dimintai masukan oleh Sudirman mengenai pengamanan di PTFI. Pasalnya Tito pernah menjabat sebagai Kapolda Papua selama dua tahun.
"Beliau menanyakan pendapat saya mengenai Freeport. Beliau bertanya kepada saya mengenai pendapat saya mengenai kondisi keamanan di Freeport. Saya sampaikan masalah Freeport itu perlu pengamanan yang kuat, saya dulukan Kapolda di sana (Papua) dua tahun. Mungkin beliau mau menanyakan karena saya pernah jadi Kapolda dua tahun," kata Tito.
Dalam percakapan tersebut, dia menyarankan agar Sudirman bisa mengantisipasi gejolak sosial di Papua sehingga tidak dimanfaatkan oleh gerakan-gerakan separatis yang ada di Papua.
"Saya sampaiakan Freeport harus dikelola dengan baik, oleh Jakarta, dan ini bapak sangat terkait sebagai Menteri ESDM, saya kira itu, kelola yang baik, jangan sampai isu ini menjadi bahan yang dapat diplintir oleh kelompok-kelompok aktifis kemendekaan Papua, itu yang saya sampaikan," katanya.
Saat ditanyai apakah dirinya siap dimintai keterangan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan terkait namanya disebut dalam percakapan tersebut. Tito mengaku akan siap memberikan keterangan.
"Kalau diminta untuk memberikan keterangan sepanjang terkait yang tadii saya kira enggak masalah, tapi nanti jangan judulnya dibuat-buat nanti, sengaja dibuat Kapolda siap dipanggil, semua orang saya kira kalau sesuai prosedur dan demi kebaikan enggak ada masalah," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional