Kemandirian Industri Pertahanan Harus Ada di Pengadaan Alusista

Suara.com - Presiden Jokowi memberi pengarahan kepada para menteri terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) termasuk rencana pengadaan helikopter bagi TNI-AU.

"Untuk membangun kekuatan pertahanan, kita harus memenuhi kebutuhan alutsista secara terpadu baik di AL, AU, maupun AD dan di kepolisian," kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas membahas alutsista di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (3/12/2015).

Kepala Negara menyebutkan saat ini hampir semua negara berlomba-lomba untuk memajukan teknologi pertahanannya.

"Kita juga ingin mengupayakan membangun postur TNI yang makin kokoh, makin lengkap dan makin modern," katanya.

Dalam ratas itu, Presiden memberikan empat arahan dalam pengadaan alutsista.

Pertama, pengadaan alutsista harus sesuai kebutuhan TNI yang tercantum dalam dokumen-dokumen postur kekuatan pokok minimal 2010-2024, rencana strategis pertahanan 2015-2019 dan rencana induk industri pertahanan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Kedua, proses pengadaan harus dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Ketiga, pengadaan alutsista dilakukan untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan.

Keempat, pengadaan alutsista harus memperkuat integrasi atau keterpaduan operasional antarsistem senjata antarmatra.

"Ini penting, kalau tidak terintegrasi nanti akan jalan sendiri-sendiri," katanya.

Presiden menekankan agar prinsip-prinsip itu juga diterapkan dalam pengadaan helikopter dan alutsista lainnya.

"Kemarin saya baca ada rencana pembelian helikopter misalnya. Ini juga untuk pembelian alat utama sistem persenjataan yang lain," kata Presiden Jokowi. (Antara)