Ketua DPR Setya Novanto (kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan mengenai pertemuan dengan Donald Trump [Antara]
Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin mengatakan, tindakan Ketua DPR Setya Novanto tidak etis saat membicarakan perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.
"Tidak. Kewenangan itu adalah di pemerintah pusat," kata Maroef dalam persidangan di Mahkamah Kehormatan Dewan, Kamis (3/12/2015).
Maroef hadir dalam sidang untuk kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) oleh Ketua DPR Setya Novanto dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.
Dia juga menerangkan, upaya Setya mengajak pengusaha Reza Chalid dalam pertemuan yang membahas perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia, adalah hal yang tidak etis.
"Tidak etis, tidak patut," tegas Maroef.
Maroef pun sudah curiga dengan hal itu setelah pertemuan kedua antara dirinya dengan Setya Novanto. Dalam pertemuan kedua, Setya memperkenalkan Reza. Karenanya dia pun berinisiatif untuk merekam pembicaraan ini.
Setelah itu, rekaman ini pun diserahkan kepada Menteri ESDM Sudirman Said sebulan setelah pertemuan tersebut, sambil dia melakukan konsultasi dengan Sudirman.
"Rekaman itu saya berikan ke Menteri ESDM Sudirman Said. Saya tidak berikan ke yang lain. Tidak ada orang lain," kata Maroef.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Profil Ahmad Bahar, Penulis 'Gibran The Next President' yang Rumahnya Digeruduk GRIB Jaya
- 4 HP RAM 12 GB Memori Besar Harga Rp2 Jutaan, Gaming dan Edit Video Lancar Jaya
- Bawa Energi Positif, Ini 7 Warna Cat Tembok yang Mendatangkan Hoki Menurut Feng Shui
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
DJKI Selesaikan 119 Pengaduan Perkara Tindak Pidana KI
-
'Pengadilan Jadi Dagelan', Kritik Keras Mahfud MD di 28 Tahun Reformasi
-
Geger! Artis Twisha Sharma Tewas Misterius di Rumah, Diduga Disiksa Suami yang Seorang Pengacara
-
Makin Panas, Makin Banyak AC: Mengapa Kota Tetap Perlu Solusi Iklim Kolektif?
-
Usai Bertemu Xi Jinping, AS akan Berunding Damai dengan Iran usai Idul Adha
-
Diduga Diancam Pakai Pistol dan Disandera, Ilma Sani Polisikan Oknum GRIB Jaya
-
Rumah Sakit Ebola di Kongo Dibakar Keluarga Pasien Terjangkit, Dilarang Bawa Jenazah Keluar RS
-
Tak Cukup Gaji Puluhan Juta? Dirjen Bea Cukai Diduga Terima Suap Rp2,9 Miliar, Terancam Dicopot
-
Banding Ditolak, Eks Sekretaris MA Nurhadi Tetap Mendekam 5 Tahun Penjara
-
Manfaat Baru untuk Kurir SPX Express, dari Umrah hingga Beasiswa S1 untuk Anak