Suara.com - Presiden Joko Widodo membatalkan kunjungan kerja ke Bandung, untuk membuka Festival Anti Korupsi 2015 dan meresmikan penampilan perdana pesawat N-219, Kamis (10/12/2015).
"Ada beberapa hal yang memerlukan perhatian Presiden pada saat ini, sehingga Presiden menugaskan seorang menteri untuk membacakan sambutan tertulis pada Festival Anti Korupsi 2015. Sedangkan untuk penampilan perdana pesawat N-219, Presiden melimpahkan kepada Kepala Staf TNI AU," kata Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin di Bandung.
Dia mengatakan Presiden sangat mendukung pelaksanaan kegiatan anti korupsi, bahkan terkait dengan revisi UU KPK yang telah masuk program legislasi nasional (Prolegnas), dimana Presiden dengan tegas mengatakan bahwa semangat revisi UU KPK untuk memperkuat KPK bukan memperlemah.
"Saya minta agar ahli hukum, akademisi, aktivis anti korupsi diajak berbicara tentang revisi UU KPK," ucap Presiden pada suatu kesempatan.
Acara yang diselenggarakan oleh KPK ini akan dihadiri oleh para menteri anggota Kabinet Kerja dan juga penggiat anti korupsi yang berasal dari seluruh Indonesia juga akan dibacakan deklarasi Gerakan Anti Korupsi.
Presiden juga sangat mendukung perkembangan industri kedirgantaraan Indonesia menjadi maju.
"Terlebih lagi pesawat N-219 yang akan ditampilkan adalah murni 100 persen rancangan karya putra-putri Indonesia dengan kelebihan teknis yang telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia dan berbiaya produksi yang kompetitif," katanya.
Bey mengungkapkan Presiden sangat berharap agar industri kedirgantaraan di Indonesia untuk mendukung kebijakan penguatan transportasi udara untuk pembangunan di daerah terpencil (remote area), mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar.
Industri kedirgantaraan diharapkan turut menekan biaya tinggi pengiriman bahan-bahan pokok sehingga dapat menekan harga kebutuhan pokok dan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat, katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Terkait Rencana Borong 105 Ribu Mobil dari India, KPK Langsung Wanti-wanti Hal Ini!
-
KPK Soroti Pengadaan 105 Ribu Mobil India Mahindra oleh Agrinas: Waspada Praktik Pengondisian
-
KPK Buka Peluang Panggil OSO Usai Menag Nasaruddin Beri Klarifikasi Soal Jet Pribadi
-
Menag Nasaruddin Akhirnya Klarifikasi Soal Jet Pribadi, KPK Lakukan Penelaahan
-
KPK Angkat Bicara, Inilah Alasan Utama RUU Perampasan Aset Wajib Disahkan!
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
Pilihan
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
Terkini
-
Eros Djarot Kritik Pedas Kondisi Bangsa: Indonesia Menjadi Nation Without Values
-
Audiensi 7 Pemda, Wamensos Agus Jabo Tekankan Dinsos Ujung Tombak Pemutakhiran Data
-
Ketua IDAI Yakin Mutasi dari RSCM ke RS Fatmawati adalah Hukuman karena Kritis ke Pemerintah?
-
Bukan Cuma Partai di Senayan, Komisi II DPR Bakal Libatkan Partai Non-Parlemen Bahas RUU Pemilu
-
Eros Djarot: Indonesia Terjebak Lingkaran Setan, Fondasi Bangsa Bobrok!
-
KPK Bicara Soal Potensi PT Bluray Jadi Tersangka Korporasi dalam Kasus Bea Cukai
-
Solidaritas Dokter Menguat, IDAI Tuntut Kemenkes Batalkan Mutasi dan Pemecatan Dokter Piprim dkk
-
SBY: Sinyal Perang Dunia Ketiga Menguat, Indonesia Harus Siaga Tempur!
-
Tragedi IMIP Pasca Longsor, Anggota DPR Desak Audit Total DAS: Jangan Tunggu Korban Berikutnya!
-
Wanti-wanti PDIP Usai Pelonggaran Sertifikasi Halal Produk AS: Jangan Korbankan UMKM