Suara.com - Presiden Joko Widodo membatalkan kunjungan kerja ke Bandung, untuk membuka Festival Anti Korupsi 2015 dan meresmikan penampilan perdana pesawat N-219, Kamis (10/12/2015).
"Ada beberapa hal yang memerlukan perhatian Presiden pada saat ini, sehingga Presiden menugaskan seorang menteri untuk membacakan sambutan tertulis pada Festival Anti Korupsi 2015. Sedangkan untuk penampilan perdana pesawat N-219, Presiden melimpahkan kepada Kepala Staf TNI AU," kata Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin di Bandung.
Dia mengatakan Presiden sangat mendukung pelaksanaan kegiatan anti korupsi, bahkan terkait dengan revisi UU KPK yang telah masuk program legislasi nasional (Prolegnas), dimana Presiden dengan tegas mengatakan bahwa semangat revisi UU KPK untuk memperkuat KPK bukan memperlemah.
"Saya minta agar ahli hukum, akademisi, aktivis anti korupsi diajak berbicara tentang revisi UU KPK," ucap Presiden pada suatu kesempatan.
Acara yang diselenggarakan oleh KPK ini akan dihadiri oleh para menteri anggota Kabinet Kerja dan juga penggiat anti korupsi yang berasal dari seluruh Indonesia juga akan dibacakan deklarasi Gerakan Anti Korupsi.
Presiden juga sangat mendukung perkembangan industri kedirgantaraan Indonesia menjadi maju.
"Terlebih lagi pesawat N-219 yang akan ditampilkan adalah murni 100 persen rancangan karya putra-putri Indonesia dengan kelebihan teknis yang telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia dan berbiaya produksi yang kompetitif," katanya.
Bey mengungkapkan Presiden sangat berharap agar industri kedirgantaraan di Indonesia untuk mendukung kebijakan penguatan transportasi udara untuk pembangunan di daerah terpencil (remote area), mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar.
Industri kedirgantaraan diharapkan turut menekan biaya tinggi pengiriman bahan-bahan pokok sehingga dapat menekan harga kebutuhan pokok dan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat, katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono Jadi Tersangka, KPK Bongkar Dugaan Gratifikasi Rp17 M
-
KPK Bongkar Modus 'Uang Assalamualaikum' Eks Sekjen MPR: Palak Rekanan Proyek 10 Persen!
-
Sudah Jadi Tersangka, Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Resmi Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK
-
KPK Dalami Dugaan Gratifikasi di MPR, Ma'ruf Cahyono Kembali Diperiksa
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi
-
Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum
-
Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri
-
Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus