Suara.com - Presiden Joko Widodo membatalkan kunjungan kerja ke Bandung, untuk membuka Festival Anti Korupsi 2015 dan meresmikan penampilan perdana pesawat N-219, Kamis (10/12/2015).
"Ada beberapa hal yang memerlukan perhatian Presiden pada saat ini, sehingga Presiden menugaskan seorang menteri untuk membacakan sambutan tertulis pada Festival Anti Korupsi 2015. Sedangkan untuk penampilan perdana pesawat N-219, Presiden melimpahkan kepada Kepala Staf TNI AU," kata Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin di Bandung.
Dia mengatakan Presiden sangat mendukung pelaksanaan kegiatan anti korupsi, bahkan terkait dengan revisi UU KPK yang telah masuk program legislasi nasional (Prolegnas), dimana Presiden dengan tegas mengatakan bahwa semangat revisi UU KPK untuk memperkuat KPK bukan memperlemah.
"Saya minta agar ahli hukum, akademisi, aktivis anti korupsi diajak berbicara tentang revisi UU KPK," ucap Presiden pada suatu kesempatan.
Acara yang diselenggarakan oleh KPK ini akan dihadiri oleh para menteri anggota Kabinet Kerja dan juga penggiat anti korupsi yang berasal dari seluruh Indonesia juga akan dibacakan deklarasi Gerakan Anti Korupsi.
Presiden juga sangat mendukung perkembangan industri kedirgantaraan Indonesia menjadi maju.
"Terlebih lagi pesawat N-219 yang akan ditampilkan adalah murni 100 persen rancangan karya putra-putri Indonesia dengan kelebihan teknis yang telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia dan berbiaya produksi yang kompetitif," katanya.
Bey mengungkapkan Presiden sangat berharap agar industri kedirgantaraan di Indonesia untuk mendukung kebijakan penguatan transportasi udara untuk pembangunan di daerah terpencil (remote area), mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar.
Industri kedirgantaraan diharapkan turut menekan biaya tinggi pengiriman bahan-bahan pokok sehingga dapat menekan harga kebutuhan pokok dan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat, katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Diperiksa KPK, Haji Her Bantah Kenal Tersangka Korupsi Bea Cukai
-
Ridwan Kamil Tak Kunjung Dipanggil Lagi, KPK Masih Dalami Dokumen
-
Periksa Saksi Kasus Pemerasan TKA, KPK Telusuri Aset Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto
-
KPK Cecar Saksi Soal PBB PT Wanatiara Persada Hingga Aset Tersangka Kasus Pajak Jakarta Utara
-
KPK Ungkap Ada Saksi Kasus Suap Ijon Bekasi Diintimidasi, Rumahnya Dibakar
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
Terkini
-
Pusing Harga Pakan Naik? Peternak di Lombok Ini Sukses Tekan Biaya Hingga 70 Persen Lewat Maggot
-
Persib Perketat Keamanan Jelang Lawan Bali United, Suporter Tamu Dilarang Hadir
-
Petaka di Parkiran Pasar: Nabi Tewas Digorok, Pelaku Dihabisi Massa, Polisi Diam
-
DPR Minta Kemenaker Siaga Hadapi Ancaman PHK Akibat Gejolak Global
-
Kejati Jakarta Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Ruangan Dirjen SDA dan Cipta Karya Kementerian PU
-
Diperiksa KPK, Haji Her Bantah Kenal Tersangka Korupsi Bea Cukai
-
Lift Mati Saat Blackout, 10 Penumpang MRT Lebak Bulus Dievakuasi Tanpa Luka
-
Ada Nama Riza Chalid, Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Dugaan Korupsi Petral
-
Al A'Raf: Panglima TNI dan Menhan Harus Diminta Pertanggungjawaban di Kasus Andrie Yunus
-
PLN Buka Suara Soal Listrik Padam di Jakarta, Begini Katanya