Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan pernah meminta Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) untuk segera memeriksanya terkait kasus "Papa Minta Saham". Pasalnya, dalam rekaman pembicaraan antara Presdir PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, Ketua DPR Setya Novanto, dan pengusaha minyak Riza Chalid, nama Luhut berulang kali disebut.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Junimart Girsang mengatakan, pihaknya tidak bisa serta merta memanggil seseorang untuk dimintai keterangan. Menurutnya, pimpinan MKD punya aturan dalam proses pemeriksaan.
"Kita punya aturan, tidak bisa seketika memanggil orang. Kita akan rapatkan," kata Junimat di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (10/12/2015).
Junimart menegaskan, pihaknya tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun dalam proses pemanggilan saksi untuk dihadirkan di persidangan.
"Oh tidak bisa, kita tidak bisa didesak. Ya, nanti akan kita rapatkan," katanya.
Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini juga mengatakan, MKD bakal mengumumkan penjadwalan pemanggilan apabila keterangan Luhut sangat dibutuhkan dalam proses penyelidikan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR RI Setya Novanto.
"Kalaupun harus kita panggil, kita akan tentukan kapan akan kita panggil. Jadi tergantung pada rapat internal," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan ingin mengklarifikasi kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam upaya permintaan saham kepada PT Freeport Indonsia, yang turut menyeret namanya. Luhut meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memanggil dan memeriksanya secepatnya.
Luhut mengaku tak tenang karena namanya terseret dalam kasus kontroversial itu. Selain Luhut, seluruh keluarganya pun merasakan hal yang sama.
"Justru saya minta dipanggil, kalau bisa mereka (MKD) panggil saya besok," kata Luhut usai meninjau proses pilkada serentak di kawasan Tangerang Selatan, Rabu (9/12/2015).
Luhut menyatakan akan menggelar konferensi pers secara pribadi dan lembaga, bila MKD tidak memanggil dirinya soal kasus tersebut.
"Kalau tidak dipanggil besok (oleh MKD), lusa (Jumat 11/12/2015) saya akan konfrensi pers mengenai posisi saya agar clear dan tidak menjadi beban," tegasnya.
"Atas masalah itu keluarga, anak-anak dan istri saya jadi gak tenang," ungkapnya.
Berita Terkait
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
MKD Sahkan Ahmad Sahroni Kembali Jadi Pimpinan Komisi III DPR: Tak Ada Pelanggaran Prosedur
-
HUT Fraksi Golkar, Sarmuji Kenang Jasa Setya Novanto: Saya Banyak Belajar Menghadapi Tekanan
-
Didesak 10.000 Petisi Konstituen, Rahayu Saraswati Hadir Lagi di DPR Kembali Pimpin Rapat Komisi VII
-
Jarang Hadir Rapat, Bambang Soesatyo Dilaporkan ke MKD DPR RI
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK
-
Clara Shinta Ogah Damai dengan Mantan Suami, Proses Hukum Jalan Terus
-
Wacana Penderita TBC Jadi Penerima MBG Ditolak DPR, Dinilai Berpotensi Sebarkan Penyakit
-
Bukan Copet, Transjakarta Ungkap Fakta Penumpang Ngamuk di Koridor 5 yang Viral
-
DPR Ungkap Dana Transfer Daerah 2027 Disunat Rp300 Triliun, Gaji PPPK Terancam Macet
-
Sejarah Baru! Rakyat Bisa Pilih Sendiri Logo HUT ke-81 RI, Prabowo Siapkan Hadiah Undangan ke Istana
-
Kemensos Gandeng TNI, 1.000 Taruna Akmil Siap Bina Siswa Sekolah Rakyat
-
LPSK Siap Lindungi Korban Lain Taufik Hidayat: Jangan Takut, Segera Lapor!
-
Terpilih dari 600 Pendaftar, 9 Siswa Indonesia Lanjut Kuliah ke Jepang dengan Beasiswa Penuh
-
Ada Upaya 'Jurang Pemisah' Prabowo-Gibran? Gerindra Buka Suara Soal Isu Suap BEM UBK