Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan pernah meminta Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) untuk segera memeriksanya terkait kasus "Papa Minta Saham". Pasalnya, dalam rekaman pembicaraan antara Presdir PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, Ketua DPR Setya Novanto, dan pengusaha minyak Riza Chalid, nama Luhut berulang kali disebut.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Junimart Girsang mengatakan, pihaknya tidak bisa serta merta memanggil seseorang untuk dimintai keterangan. Menurutnya, pimpinan MKD punya aturan dalam proses pemeriksaan.
"Kita punya aturan, tidak bisa seketika memanggil orang. Kita akan rapatkan," kata Junimat di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (10/12/2015).
Junimart menegaskan, pihaknya tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun dalam proses pemanggilan saksi untuk dihadirkan di persidangan.
"Oh tidak bisa, kita tidak bisa didesak. Ya, nanti akan kita rapatkan," katanya.
Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini juga mengatakan, MKD bakal mengumumkan penjadwalan pemanggilan apabila keterangan Luhut sangat dibutuhkan dalam proses penyelidikan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR RI Setya Novanto.
"Kalaupun harus kita panggil, kita akan tentukan kapan akan kita panggil. Jadi tergantung pada rapat internal," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan ingin mengklarifikasi kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam upaya permintaan saham kepada PT Freeport Indonsia, yang turut menyeret namanya. Luhut meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memanggil dan memeriksanya secepatnya.
Luhut mengaku tak tenang karena namanya terseret dalam kasus kontroversial itu. Selain Luhut, seluruh keluarganya pun merasakan hal yang sama.
"Justru saya minta dipanggil, kalau bisa mereka (MKD) panggil saya besok," kata Luhut usai meninjau proses pilkada serentak di kawasan Tangerang Selatan, Rabu (9/12/2015).
Luhut menyatakan akan menggelar konferensi pers secara pribadi dan lembaga, bila MKD tidak memanggil dirinya soal kasus tersebut.
"Kalau tidak dipanggil besok (oleh MKD), lusa (Jumat 11/12/2015) saya akan konfrensi pers mengenai posisi saya agar clear dan tidak menjadi beban," tegasnya.
"Atas masalah itu keluarga, anak-anak dan istri saya jadi gak tenang," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Didesak 10.000 Petisi Konstituen, Rahayu Saraswati Hadir Lagi di DPR Kembali Pimpin Rapat Komisi VII
-
Jarang Hadir Rapat, Bambang Soesatyo Dilaporkan ke MKD DPR RI
-
Catut Nama Perusahaan Tambang, Anggota DPR Khilmi Terancam Dilaporkan ke MKD dan Mabes Polri
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Dilaporkan ke MKD, Komisi III Bantah Catut Nama LSM dalam Pembahasan RKUHAP
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing