Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kesal dicegat sejumlah ibu-ibu yang menanyakan sistem pemberian bantuan di Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Ahok mengatakan mereka melayangkan protes karena setiap KJP anaknya ingin digunakan untuk keperluan sekolah, selalu dipotong 10 persen. Namun Ahok memastikan setiap toko yang bisa digunakan untuk belanja melalui KJP tidak akan memotong 10 persen setiap bertransaksi.
"Saya sudah curiga (sama ibu-ibu itu), toko itu nggak ada potongan 10 persen belanja. Saya tanya, ketahuan, jadi dia juga maling, minta sama toko itu bilang saya boleh nggak, nggak beli barang tapi saya minta uang kontannya gitu. Terus orang toko minta 10 persen karena dia tahu lu maling," ujar Ahok di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (10/12/2015).
Menurut Ahok sistem yang ada sekarang belum bisa mengunci ATM. Sebab ia yakin masih ada toko 'nakal' yang menjual keperluan sekolah namun bisa dicairkan uang bagi mereka yang memiliki KJP.
"Nah tukar duit, gue minta 10 persen karena gue tahu lu maling. Makanya saya bilang Anda nggak bisa (narik uang). Makanya saya heran nggak mungkin dipotong 10 persen. Akhirnya dia ngomong. Saya mau ambil duit dulu baru belanja Pak, ya saya bilang enggak bisa dong," katanya.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengingatkan kepada selurih pemegang KJP apabila ingin melakukan transkasi langsung ke tempat yang menjual perlengkapan sekolah bukan malah meminta uangnya dicairkan.
"Kalau mau beli buku apapun langsung ke toko bukunya. Bukan ambil duit di toko gituan terus belanja buku," jelasnya.
Berita Terkait
-
Kalah, Ahok Sayangkan Adiknya Tak Manfaatkan Status Petahana
-
Ahok Bantah Ada 'Siluman' Rp700 Miliar di Sudin Tata Air
-
Ahok Sudah Prediksi Adiknya Akan Kalah di Pilkada Belitung Timur
-
Cek Dugaan Anggaran Siluman 700 M di RAPBD, Ahok Temui Banggar
-
Ahok Tak Bisa Hadiri Undangan KPK ke Festival Antikorupsi
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Sunscreen Menghilangkan Flek Hitam Usia 40 Tahun
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 5 Bedak Murah Mengandung SPF untuk Dipakai Sehari-hari, Mulai Rp19 Ribuan
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 50 Kode Redeem FF Terbaru 17 Januari 2026, Klaim Hadiah Gojo Gratis
Pilihan
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
-
Jelang Kunjungan Prabowo ke Inggris, Trah Sultan HB II Tolak Keras Kerja Sama Strategis! Ada Apa?
-
Siapa Ario Damar? Tokoh Penting Palembang yang Makamnya Kini Dikritik Usai Direvitalisasi
-
Fadli Zon Kaget! Acara Serah Terima SK Keraton Solo Diserbu Protes, Mikrofon Direbut
-
Tim SAR Temukan Serpihan Pesawat ATR42-500 Berukuran Besar
Terkini
-
'Sengaja Cari yang Bukan Ahli Pendidikan', Saksi Bongkar Peran Nadiem di Sidang Korupsi Laptop
-
137 Ton Sampah Diangkut dari Tanggul Muara Baru, DLH DKI Targetkan 5 Hari Selesai
-
Tepis Isu Simpang Siur, Dasco Tegaskan Tak Ada Wacana Pilpres Dipilih MPR dalam Revisi UU Pemilu
-
DPRD DKI: 137 Kawasan Jakarta Rawan Narkoba, Menyusup ke Kamar Kos dan Apartemen
-
Bauran Energi Terbarukan 2025 Baru 15,75 Persen, IESR: Tak Sesuai Target
-
'Anies Adalah Kami': Partai Gerakan Rakyat Resmi Lahir, Siap Jadikan Anies Baswedan Presiden
-
Berkedok Toko Plastik, Polisi Bongkar Peredaran Ribuan Obat Berbahaya Ilegal di Jagakarsa
-
DPR Tegaskan Revisi UU Pilkada Tak Masuk Prolegnas, Tepis Isu Pemilihan via DPRD
-
5 Fakta Tragedi Pesawat IAT di Maros: Tabrak Gunung, Sinyal Darurat Mati Total
-
Eks Wamenaker Noel Didakwa Dapat Gratifikasi Rp3,3 Miliar dan Motor Ducati Scrambler