Ketua Umum PPP Versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz. (suara.com/Bowo Raharjo]
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta Djan Faridz mendatangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Rabu (16/12/2015).
Faridz yang tiba sekitar pukul 14.30 WIB itu mengaku kedatangannya tersebut untuk melaporkan pasangan calon Ujang Iskandar dan Jawawi yang maju dalam Pilkada di Kalimantan Tengah. Kedua pasangan itu diduga telah memalsukan tanda tangan Djan pada dokumen yang menjadi syarat pencalonan dalam Pilkada Serentak yang berlangsung 9 Desember 2015 lalu.
"Saya ke Bareskrim untuk melaporkan pemalsuan dalam pilkada, digunakan oleh saudara ujang dan wakilnya untuk memasukkan PPP sebagai partai pendukung dia," kata Djan Faridz di Mabes Polri, Rabu (16/12/2015).
Djan juga mengaku membawa beberapa barang bukti soal dugaan pemalsuan tanda tangan dokumen yang dilakukan Ujang dan Jawawi.
"Semua fotokopi, tanda tangan, formulir di KPUD semua kita bawa. Termasuk surat yang diduga dipalsukan, kita bawa sebagai barang bukti," katanya.
Dia mengaku kedua paslon tersebut juga belum pernah bertemu dengan dirinya. Dia juga mengaku kaget, lantaran tanda tangannya telah tercantum dalam dokumen yang merestui keduanya maju dalam pelaksanaan Pilkada di Kalteng.
"Minta izin juga enggak, minta izin, restu juga enggak tau tau ada surat yang ditandatangani oleh saya dan pak sekjen di formulir untuk yang disebut B1KWK KPUD dan permohonan itu diterima oleh KPUD dan oleh DKPP dinyatakan itu tidak benar sehingga ada tindakan skorsing oleh DKPP," katanya.
Djan juga menegaskan jika dirinya tidak pernah mengenal keduanya dan bukan dari kader PPP.
"Kalau nggak salah Ujang-jawai. saya juga gak kenal. bukan (kader PPP),kenal aja enggak," kata Djan.
Selain itu, dia juga mengaku bakal mengadukan keduanya kepada KPU RI terkait pemalsuan tanda tangan.
"Habis ini ke KPU yang penting penegak hukum dulu," tutup Djan.
Komentar
Berita Terkait
-
Dana Kampanye Jadi Celah Korupsi, Pakar Sebut Pilkada Tak Langsung Tak Efektif
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Dari OTT ke Jejak Dana Gelap Pilkada: Seberapa Mahal Biaya Kampanye Calon Kepala Daerah?
-
Marak Kepala Daerah Kena OTT, Golkar Serukan Evaluasi Total Sistem Seleksi Pemimpin
-
Pilkada Kembali ke DPRD: Solusi Hemat Anggaran atau Kemunduran Demokrasi?
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
Terkini
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah
-
Pemerintah Bangun 2.603 Hunian Tetap Korban Bencana di Sumatra Mulai Bulan Ini