Suara.com - Pada hari Minggu (20/12/2015), dua kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat dan Partai Republik, Bernie Sanders and Donald Trump menyatakan ketidaksetujuaannya jik AS harus menggulingkan diktator seperti Suriah Bashar al-Assad.
Menurut kedua kandidat tersebut, pergolakan di Timur Tengah akan berkurang jika para diktator Timur Tengah seperti Muammar Gaddafi di Libyadan Saddam Hussein di Irak masih berkuasa.
Kini sejak para diktator tersebut lengser, AS justrumenghadapi ancaman yang lebih besar dari seperti kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan kelompok-kelompok ekstremis lainnya yang telah -wliayah konflik di Timur Tengah yang berada dalam kondisi labil.
"Wilayah ini akan jauh lebih stabil" dengan Gaddafi, Hussein dan Assad di tempat," kata Sanders, kandidat Presiden AS dari Partai Demokrat dalam acara NBC "Meet the Press."
"Itu betul 100 persen. Apakah ada keraguan dalam pikiran Anda?", ujar Trump, kandidat terkuat dari Partai Republik, mengatakan dalam sebuah wawancara terpisah di acara yang sama.
Meskipun mereka setuju pada hal lain, baik Sanders dan Trump melihat keterlibatan invasi Irak pada tahun 2003 sebagai kesalahan dan. Keduanya mencurigai dan mendesak dilakukan penyelidikan yang mendalam di wilayah tersebut.
Sanders mengkritik dukungan keras Clinton untuk invasi ke Irak tahun 2003. Menurutnya, langkah tersebut merupakan kesalahan yang fatal. Ia juga mengkritik langkah yang mendesak Assad jatuh dari kekuasaanya menolak semua upaya diplomatik dengan Assad. Padahal keberadaan Assad diperlukan untuk mencegah perang saudara berkecamuk di Suriah serta mencegah semakin kuatnya penguasaan oleh kelompok ISIS..
Pemboman AS di Libya pada 2011 ketika Hillary Clinton menjabat sebagai Menteri Luar Negeri telah mempercepat kejatuhan Gadaffi. Tetapi kondisi ini menciptakan kekosongan yang sedang diisi oleh kelompok-kelompok ekstremis," kata senator dari Vermont tersebut.
"Gaddafi, diktator yang mengerikan, menyingkirkan," kata Sanders. "Saat ini, ISIS mendapatkan tanah di Libya karena semua destabilisasi di kawasan dan semua kekacauan."
Trump juga berusaha untuk menarik pemilih Republik dengan mengkritik pemerintahan Obama tidak serius memerangi kelompok ISIS dengan agresif.
Pada saat yang sama, ia mengkritik saingan Partai Republik seperti mantan Gubernur Florida Jeb Bush yang percaya bahwa Assad harus pergi. Trump memperingatkan bahwa perubahan rezim dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan.
"Setiap kali kita terlibat dengan pemberontak ... akhirnya menjadi jauh lebih buruk daripada orang-orang yang berada di sana di tempat pertama," katanya. (Reuters)
Berita Terkait
-
Trump Bagi-bagi Duit Rp 32 Juta ke Warganya, Dorong Harga Bitcoin Meroket?
-
AS Shutdown, Trump Mau Ganti Subsidi ObamaCare dengan BLT Ratusan Miliar Dolar
-
3 Fakta Pertemuan Xi Jinping-Trump: China dan AS 'Mesra', Perang Dagang Berakhir Damai?
-
Kenapa Keputusan Trump Buka Suaka Margasatwa Arktik untuk Pengeboran Minyak Tuai Kontroversi?
-
Misteri Lawatan Trump ke Asia: Sinyal Kejutan dari Korut, Kim Jong Un Sudah Menanti?
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi
-
Menko Yusril: Pemerintah Harus Berhati-hati Menentukan Siapa yang Layak Menerima Pengampunan Negara
-
Demi Netralitas, Anggota Komisi III DPR Sebut Polri Harus Tetap di Bawah Presiden
-
Soal Kerja Sama Keamanan RI-Australia, Legislator PDIP Ini Kasih 2 Catatan, Minta Prabowo Hati-hati
-
Babak Baru Kasus Korupsi CSR BI-OJK: KPK Kejar Aliran Dana, 2 Staf Ahli Heri Gunawan Diperiksa
-
Babak Baru Ledakan SMAN 72: Ayah Terduga Pelaku Diperiksa Intensif, Polisi Ungkap Fakta Ini
-
DPR-Pemerintah Mulai 'Bedah' 29 Klaster RUU KUHAP: Sejumlah Pasal Sudah Disepakati, Ini di Antaranya
-
Sisi Gelap Taman Daan Mogot, Disebut Jadi Lokasi Prostitusi Sesama Jenis Tiap Tengah Malam
-
Luruskan Simpang Siur, Ini Klarifikasi Resmi Aliansi Terkait 7 Daftar Organisasi Advokat yang Diakui
-
Kasus Femisida Melonjak, Komnas Perempuan Sebut Negara Belum Akui sebagai Kejahatan Serius