Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut tidak menutup kemungkinan jika Presiden Joko Widodo bakal menunjuk Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan memasuki masa pensiun pada Juli 2016 mendatang.
Koodinator KontraS Haris Azhar menduga ditunjuknya Budi Gunawan untuk menggeser posisi Kapolri Jendral Badrodin Haiti lantaran Budi Gunawan dianggap memiliki jasa besar saat Jokowi maju dalam pemilihan Presiden 2014 lalu.
"Bukan tidak mungkin dia (Budi Gunawan) akan dijadikan Kapolri. Budi Gunawan akan digeser karena Jokowi punya hutang budi besar kepada Budi Gunawan," kata Koordinator KontraS, Haris Azhar di kantornya, Sabtu (26/12/2015).
Meski demikian, menurutnya, jika Presiden Jokowi kembali menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri akan banyak penolakan dari berbagai pihak.
"Kalau Budi Gunawan dimajukan akan jadi kontroversi," katanya.
Akan tetapi, katanya, Jokowi pun telah menyusun strategi khusus jika banyak penolakan jika Budi Gunawan ditunjuk untuk menduduki orang nomer satu di Polri.
Menurut informasi yang diperolehnya, Jokowi pun sudah memesan 'tiket' agar Budi Gunawan bisa masuk dalam jajaran Menteri di kabinet kerja. Budi Gunawan akan diposisikan sebagai Menteri Perhubungan menggantikan Ignasius Jonan.
Pasalnya Haris menganggap Jonan telah melakukan hal yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Belum lama, Jonan sempat membuat heboh publik dengan mengeluarkan kebijakan mengenai pelarangan beroperasi ojek dan taksi berbasis online.
"Informasinya yang saya dapat seperti itu," kata Haris.
Haris juga menilai jika peran Jenderal Badrodin Haiti pun telah ikut terlibat politik praktis dalam lingkaran orang-orang istana.
"Kapolri sekarang yang tadinya belum jadi kapolri cukup ramah, tapi taunya masuk ke dalam setingan pemerintah sekarang," katanya.
Lebih lanjut, Haris menganggap Badrodin hanya dijadikan alat untuk mengamankan rezim pemerintahan Jokowi-JK. Tidak menutup kemungkinan jika Jokowi akan terus melanggengkan posisinya sebagai Presiden dengan menunjuk Budi Gunawan untuk menjabat Kapolri.
"Ini akan jadi bola panas untuk menguji pemerintahan saat ini. Jokowi sedang memperluas lubang lumpurnya sendiri di mata publik. Kepercayaan akan semakin turun. Kita lihat dia apakah punya suatu kerangka yang tepat untuk memilih Kapolri," kata Haris.
BERITA MENARIK LAINNYA:
Lewat Rekaman, Baghdadi Klaim ISIS Makin Kuat
Kehadiran Ahok di Haul Gus Dur Tuai Pujian
Kotbah Natal, Paus Serukan Dunia Akhiri Kekejaman ISIS
Macet di Mana-mana, Warga Jakarta Nikmati Libur di Bundaran HI
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara
-
Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis
-
Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA
-
Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi