Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut tidak menutup kemungkinan jika Presiden Joko Widodo bakal menunjuk Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan memasuki masa pensiun pada Juli 2016 mendatang.
Koodinator KontraS Haris Azhar menduga ditunjuknya Budi Gunawan untuk menggeser posisi Kapolri Jendral Badrodin Haiti lantaran Budi Gunawan dianggap memiliki jasa besar saat Jokowi maju dalam pemilihan Presiden 2014 lalu.
"Bukan tidak mungkin dia (Budi Gunawan) akan dijadikan Kapolri. Budi Gunawan akan digeser karena Jokowi punya hutang budi besar kepada Budi Gunawan," kata Koordinator KontraS, Haris Azhar di kantornya, Sabtu (26/12/2015).
Meski demikian, menurutnya, jika Presiden Jokowi kembali menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri akan banyak penolakan dari berbagai pihak.
"Kalau Budi Gunawan dimajukan akan jadi kontroversi," katanya.
Akan tetapi, katanya, Jokowi pun telah menyusun strategi khusus jika banyak penolakan jika Budi Gunawan ditunjuk untuk menduduki orang nomer satu di Polri.
Menurut informasi yang diperolehnya, Jokowi pun sudah memesan 'tiket' agar Budi Gunawan bisa masuk dalam jajaran Menteri di kabinet kerja. Budi Gunawan akan diposisikan sebagai Menteri Perhubungan menggantikan Ignasius Jonan.
Pasalnya Haris menganggap Jonan telah melakukan hal yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Belum lama, Jonan sempat membuat heboh publik dengan mengeluarkan kebijakan mengenai pelarangan beroperasi ojek dan taksi berbasis online.
"Informasinya yang saya dapat seperti itu," kata Haris.
Haris juga menilai jika peran Jenderal Badrodin Haiti pun telah ikut terlibat politik praktis dalam lingkaran orang-orang istana.
"Kapolri sekarang yang tadinya belum jadi kapolri cukup ramah, tapi taunya masuk ke dalam setingan pemerintah sekarang," katanya.
Lebih lanjut, Haris menganggap Badrodin hanya dijadikan alat untuk mengamankan rezim pemerintahan Jokowi-JK. Tidak menutup kemungkinan jika Jokowi akan terus melanggengkan posisinya sebagai Presiden dengan menunjuk Budi Gunawan untuk menjabat Kapolri.
"Ini akan jadi bola panas untuk menguji pemerintahan saat ini. Jokowi sedang memperluas lubang lumpurnya sendiri di mata publik. Kepercayaan akan semakin turun. Kita lihat dia apakah punya suatu kerangka yang tepat untuk memilih Kapolri," kata Haris.
BERITA MENARIK LAINNYA:
Lewat Rekaman, Baghdadi Klaim ISIS Makin Kuat
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
BNI Pastikan Proses Pengembalian Dana Aek Nabara Sesuai Perkembangan Penyidikan
-
Bantah Ramal Indonesia Bakal Chaos, JK: Itu Said Didu, Bukan Saya
-
Catat! Ini 7 Rumah Sakit di Jawa Tengah yang Layani Visum Gratis bagi Korban Kekerasan
-
Selat Hormuz Ditutup Lagi, Trump Sentil Iran, Mojtaba Khamenei Balas Menohok
-
Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung
-
PBB Dinilai Tak Relevan, Megawati Desak Reformasi Total: Hapus Veto, Pakai Pancasila
-
Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!