Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengklaim sepanjang tahun 2015, terjadi penurunan pada kasus kejahatan seksual anak. Ketua KPAI Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan, adanya tren penurunan anak sebagai korban kejahatan didasari adanya wacana pemberatan hukuman kebiri oleh Presiden Joko Widodo, kepada pelaku kejahatan seksual
"Penurunan kasus kekerasan seksual turun karena ada wacana kebiri," ujar Ni'am di Kantor KPAI, Menteng, Jakarta, Rabu (30/12/2015)
Niam menuturkan, pada bulan bulan Januari hingga Juni 2015 jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak mencapai 105 kasus. Namun pada Bulan Juli hingga Desember 2015 jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak menurun menjadi 88 kasus. Kata Niam, angka penurunan yang drastis terlihat pada bulan Oktober yang berjumlah 17 kasus, lalu 12 kasus di Bulan November dan 9 kasus terjadi di bulan Desember 2015.
“Penurunan ini menunjukkan bahwa hukuman kebiri sangat ditakuti pelaku dan bisa membuat efek jera, walaupun Peraturan Pengganti Undang- undang (Perppu)," tuturnya
Selain itu, kata Niam, menurunnya tingkat kekerasan seksual terhadap anak, ada juga penurunan terhadap kasus kekerasan fisik, anak berhadapan hukum dan kasus bullying di sekolah.
"Data pengaduan ke KPAI mencapai 100 kasus pada Bulan Januari 2015 hingga Juni 2015. Sedangkan pada bulan Juli 2015 hingga Desember menurun menjadi 82 kasus," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Ibu dan 2 Anak Tewas di Bandung, KPAI: Peringatan Serius Rapuhnya Perlindungan Keluarga
-
KPAI Sebut Kasus Tewasnya Ibu dan 2 Anak di Bandung Berkategori Filisida Maternal, Apa Itu?
-
KPAI Ungkap 'Filisida Maternal' di Balik Tragedi Ibu Racuni 2 Anak, Desak Polisi Usut Wasiat Pilu
-
Komnas HAM hingga LPSK Desak Polisi Bebaskan Ribuan Pendemo: Hentikan Represi, Hormati HAM!
-
Kasus Demo Rusuh, KPAI Wanti-wanti Polisi: Anak-anak yang Diperiksa Tak Boleh Alami Kekerasan!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO