elantikan Ketua DPR sisa masa jabatan tahun 2014-2019 Ade Komaruddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/1). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah punya wejangan kepada Ketua DPR yang baru, Ade Komaruddin. Ade merupakan penganti Setya Novanto yang mundur di tengah perkara kasus 'Papa Minta Saham' di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
"Saya kira, pimpinan dewan yang baru agar bisa lebih menyesuaikan diri dengan media. Media sensitif membaca gerak-gerik, semoga Pak Ade bisa lebih dikejar-kejar, lebih bisa membaca situasi," kata Fahri di DPR, Senin (11/1/2016).
Apalagi, menurut Fahri, Ade yang lebih senior darinya. Sehingga, Ade yang merupakan mantan Ketua Fraksi Golkar harus lebih berani.
"Beliau politisi senior dari 97 di sini. Saya masih demonstrasi dia sudah duduk di DPR," tambah politisi PKS ini.
Saat dilantik dalam rapat paripurna tadi, banyak anggota dewan yang melakukan penolakan. Penolakan keras dilontarkan oleh Golkar Kubu Munas Jakarta Pimpinan Agung Laksono. Salah satunya adalah Dave Laksono yang menolak pelantikan Ade karena dianggap melanggar aturan.
Suara.com - Pelantikan Ade memang menuai kontroversi. Salah satu sebabnya adalah posisi kepengurusan Golkar yang saat ini vakum akibat tidak adanya kepengurusan Golkar yang memiliki legalitas. Sebab Kepengurusan Munas Riau habis masa berlakunya pada 31 Desember 2015. Sementara Kepengurusan Munas Ancol telah dicabut SK-nya oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Namun Yasonna tak mengeluarkan SK yang mengesahkan SK Kepengurusan Golkar Kubu Munas Bali.
Namun rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR hari ini menegaskan pencalonan Ade Komarudin selaku Ketua DPR RI yang baru tetap sah. Sebab surat pengajuan Ade oleh Kubu Aburizal Bakrie dikirimkan pada Desember lalu saat kepengurusan Kubu Ical dianggap masih sah.
Komentar
Berita Terkait
-
DPR Tegaskan Belum Ada Usulan untuk Kembalikan UU KPK ke Versi Lama
-
DPR Sahkan Kesimpulan Komisi III: MKMK Tak Berwenang Intervensi Pemilihan Adies Kadir Sebagai Hakim
-
Bantah Jokowi soal Inisiatif Revisi UU KPK, Wakil Ketua DPR: Kita Tak Bisa Jalan Tanpa Supres!
-
Dasco Ungkap Pengusaha ASEAN Diculik, Indonesia Kini Jadi 'Surga' bagi Investor
-
Tuntutan Guru Madrasah, Wakil Ketua DPR: Prosesnya Tak Seperti Makan Cabai, Langsung Pedas
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Setelah Bangkai Anjing, Kini Giliran Alat Berat! Misteri Teror Beruntun Tim Relawan di Aceh Tamiang
-
Kementerian HAM Kenalkan Program Kampung Redam dan Desa Sadar HAM di Lombok Barat
-
Menlu Sugiono Kirim Surat Belasungkawa Wafatnya Ali Khamenei ke Dubes Iran, Ini Alasannya
-
Detik-detik Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Kena OTT KPK Saat Ngecas Mobil Listrik di SPKLU
-
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Diduga Terima Rp5,5 Miliar dari Perusahaan Keluarga
-
Spanyol Buka Suara: Amerika Serikat Tak Beri Peringatan Sekutu Sebelum Serang Iran
-
Aturan Baru Lapangan Padel di Jakarta: Jarak ke Pemukiman Minimal 160 Meter, Lebar Jalan 15 Meter
-
Menko Polkam Instruksikan Bandara-Stasiun Kerja Optimal Saat Lebaran, Wanti-wanti Hal Ini
-
Aset PT MASI Rp 14,5 Triliun Dibekukan, Korban Ilegal Akses Desak Kepastian Uang Kembali
-
Ahmad Muzani: Indonesia Bisa Kapan Saja Keluar BoP, Tapi Butuh Hal Ini