Tim reaksi cepat Gafatar [gafatar.org]
Komisi VIII DPR mengingatkan, organisasi masyarakat seperti Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) akan terus hidup bila tidak dicegah. Gafatar sendiri sudah dicap sebagai aliran sesat.
Anggota Komisi VIII dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq mengatakan, Ormas seperti ini akan terus muncul menyerang orang-orang yang sedang bermasalah.
"Ada yang sedang bermasalah, galau, gelisah, secara personal, yang mencari solusi diri. Ini yang jadi sasaran empuk organisasi seperti Gafatar," kata Maman dihubungi, Jakarta, Selasa (12/1/2016).
Kemudian, Maman menilai, organisasi seperti ini muncul ketika pemahaman keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan tidak dipahami secara komprehensif.
"Sehingga selalu ada kelompok orang yang secara ilusif mencoba membangun sistem dalam sistem. Ini jadi tugas negara dan ormas keagamaan memberi pemahaman kepada warga negara melalui civic education dan agama yang bernilai nasionalisme," paparnya.
Maman juga menilai, banyaknya patologi sosial di tengah masyarakat berupa ketimpangan sosial, ketidakadilan hukum, serta hancurnya moralitas, oleh penyelenggara pemerintahan memunculkan kekecewaan dan keinginan untuk merebutnya, membuat organisasi Gafatar ini menjamur.
"Atau, ada upaya kontra intelejen dari pemerintah untuk tujuan yang warning kepada kelompok seperti Gafatar agar tidak berkembang, atau hanya untuk sekedar menjadi pengalihan isu belaka," kata dia.
Anggota Komisi VIII dari Fraksi Gerindra Sodik Mujahid mengatakan, sesat atau tidak organisasi ini perlu ditinjau lebih jauh. Untuk urusan syariah, Sodik mengatakan, hal itu menjadi ranah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan soal hukum, hal itu menjadi ranah pemerintah.
"Yang penting bagi kita semua adalah bagaimana ajaran tersebut tidak menimbulkan kekacauan dan gangguan umum yang menganggu kenyamanan. Serta, kepada keluarga diminta untuk lebih waspada memberikan penguatan dan pengawasan kepada seluruh anggota keluarganya agar tidak terjebak dengan aliran seperti itu," tutur Sodik.
Di website Gafatar, organisasi ini dijelaskan berdiri saat dideklarasikan di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada tahun 2012. Awalnya, organisasi berlambang sinar matahari berwarna oranye ini terdiri dari 14 DPD. Tidak ada update soal jumlah kepengurusan, namun di website lain disebutkan jumlah kepengurusan berkembang hingga 34 DPD.
Dasar pendirian organisasi adalah belum merdekanya Indonesia. Menurut mereka, Indonesia masih dijajah neokolonialis. Di sisi lain, para pejabat serakah dan kerap bertindak amoral.
Dasar pendirian organisasi adalah belum merdekanya Indonesia. Menurut mereka, Indonesia masih dijajah neokolonialis. Di sisi lain, para pejabat serakah dan kerap bertindak amoral.
Hilangnya Dr Rica beberapa waktu lalu diduga terkait dengan aktivitas Gavatar.
Komentar
Berita Terkait
-
Gus Elham Suka Cium Anak Kecil, Komisi VIII Sepakat Dengan PBNU: Bertentangan Dengan Ajaran Islam!
-
Biaya Haji Tahun 2026 Ditetapkan Rp87 Juta, Wamenhaj: Harusnya Naik Rp2,7 Juta
-
Bentrok Agenda Penting: Dipanggil KPK, Dirjen Haji Hilman Latief Justru Muncul di DPR
-
Pasha Ungu Anggota DPR Komisi Berapa? Viral Dikira Mundur dari Kursi Wakil Rakyat
-
BP Haji Naik Kasta Jadi Kementerian, Begini Harapan dari Istana
Terpopuler
- 7 Body Lotion di Indomaret untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Rawat Garis Penuaan
- 7 Rekomendasi Lipstik Transferproof untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp20 Ribuan
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 14 November: Ada Beckham 111, Magic Curve, dan Gems
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 6 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
-
Catatan Gila Charly van Oosterhout, Pemain Keturunan Indonesia di Ajax: 28 Laga 19 Gol
-
Daftar 611 Pinjol Ilegal Terbaru Update Satgas PASTI OJK: Ada Pindar Terkenal
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
Terkini
-
Pramono Bantah Isu Tarif LRT Rp160 Ribu: Jadi Saja Belum
-
RUU KUHAP Dinilai Ancam HAM, Koalisi Sipil Somasi Prabowo dan DPR: Ini 5 Tuntutan Kuncinya
-
RUU KUHAP Bikin Polisi Makin Perkasa, YLBHI: Omon-omon Reformasi Polri
-
Sepekan Lebih Kritis, Siswa SMP Korban Bullying di Tangsel Meninggal Usai Dipukul Kursi
-
Percepat Penanganan, Gubernur Ahmad Luthfi Cek Lokasi Tanah Longsor Cibeunying Cilacap
-
Ribuan Peserta Ramaikan SRGF di Danau Ranau, Gubernur Herman Deru Apresiasi Antusiasme Publik
-
Heboh Pakan Satwa Ragunan Dibawa Pulang Petugas, Pramono Membantah: Harimaunya Tak Keluarin Nanti
-
Jejak Karier Mentereng Mayjen Agustinus Purboyo, Kini Pimpin 'Pabrik' Jenderal TNI AD Seskoad
-
Apa Ketentuan Pengangkatan Honorer PPPK Paruh Waktu 2025? Ini Aturan KemenpanRB
-
Pramono Ungkap Fakta Baru Buntut Ledakan SMAN 72: Banyak Siswa Ingin Pindah Sekolah