Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan organisasi massa Gafatar yang menyebabkan sejumlah orang hilang juga memakan korban di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Tjahjo mengatakan Gafatar merupakan organisasi yang terlarang karena telah menelan banyak korban. Ini berdasarkan penyelidika anak buahnya.
"Telaah dari dirjen kami, kalau memang arahnya seperti itu, itu sudah terlarang, banyak korban. Dari Kemendagri juga ada korban dan hilang," kata Tjahjo di Kemendagri Jakarta, Selasa (12/1/2016).
Ia mengatakan saat ini Kemendagri sedang melacak keberadaan karyawannya yang terlibat Gafatar dan tidak diketahui keberadaannya.
Tjahjo juga mengatakan ormas Gafatar tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri sebagai organisasi yang resmi.
Dia menjelaskan penyelesaian masalah ormas tersebut menjadi tugas bersama penegak hukum dan badan intelijen seperti Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di seluruh Indonesia.
Tjahjo juga mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan ke kepolisian apabila ada keluarga atau sanak keluarga yang terindikasi terlibat organisasi massa tersebut. Menurutnya, banyak warga yang kerabatnya terlibat takut untuk melaporkan ke kepolisian.
"Kebanyakan takut, malu, tidak ada keberanian. Jadi untuk warga, jika ada anak, istri, keluarga ada gelagat-gelagat yang mengkhawatirkan, mencurigakan ya harus segera melapor," kata Tjahjo.
Sementara Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah sedang menelusuri dan mendalami keberadaan ormas Gafatar.
"Sekarang sedang kita dalami, karena organisasi itu ternyata sudah sejak 2012. Sekarang kita telusuri, seperti apa sih sebenarnya itu," ujar Luhut. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO