Ini Alasan Jakarta Dapat Paling Banyak Bus dari Kemenhub

Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan Sugihardjo menjelaskan kenapa Kementerian Perhubungan paling banyak menyerahkan bus kepada Ibu Kota, Jakarta.

Sebanyak 1.240 bus yang diserahkan Kemenhub kepada beberapa pemerintah daerah, Perum Damri dan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta. Di mana, 600 bus berstandar bus rapid transit (BRT) akan dioprasikan oleh PPD di Ibu Kota.

"PPD menerima 600 bus jumlahnya dilihat banyak sekali padahal wilayah Ibu Kota saja, ini kita berikan karena pemerintah daerah Gubernur DKI (Basuki Tjahaja Purnama) sangat konsen untuk meningkatkan layanan umum," ujar Sugihardjo di kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (21/1/2016).

Sugihardjo berharap dengan tambahnya bus baru dari kemenhub yang akan diorasikan di Ibu Kota dapat menambah minat masyarakat Bogor, Depok, Ciputat dan Tangerang yang bekerja di Jakarta mau beralih menggunakan angkutan umum.

"Sehingga masyarakat bisa mengurangi kendarana pribadi, 600 bus ini dugunakan di Jabodetabek, Gubernur DKI mealui Transjakarta akan bekerjasama dengan PPD, melayani rute Jabodetabek sehingga dapat mengurangi kendaran pribadi yang masuk ke Ibu Kota," katanya.

Sebelumnya Direktur Utama PPD Pande Putu Yasa ketika dihubungi wartawan pada Senin (18/1/2016) mengatakan, bus dari Kemenhub ini nantinya akan digunakan untuk memperkuat layanan Trans Jabodetabek yang sudah ada saat ini. Dia berharap setelah diberikan dari Kemenhub, bus sudah bisa dioprasionalkan, Februari 2016.

"Tergantung kecepatan pengurusan surat-suratnya. Kalau cepat, Februari nanti semuanya sudah bisa jalan dan beroprasi," katanya.

Pande menjelaskan 600 bus tersebut nantinya langsung akan menggunakan tarif rupiah perkilometer. Hal ini diterapkan setelah PPD telah sepakat dengan PT Transpotasi Jakarta.

"Kesepakatan sudah dicapai, cuma besarannnya masih dihitung di LKPP. Tapi mungkin pekan-pekan ini kita sudah adakan MoU (dengan PT Transjakarta)," jelas dia.

Jika telah menerapkan tarif rupiah per kilometer, maka warga yang tinggal di daerah-daerah penyangga itu tidak lagi membayar biaya tambahan. Cukup membayar Rp3.500 sesuai dengan tarif Transjakarta saat ini.