Suara.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan ada pemborosan kewenangan pada 14 lembaga yang direkomendasikan kepada Presiden untuk dibubarkan.
"Jangan sampai ada institusi yang tugasnya sama. Ada pemborosan kewenangan," ujar Yuddy di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Jumat (29/1/2016).
Yuddy menjelaskan evaluasi 14 lembaga tersebut merupakan kajian dari berbagai aspek seperti akademis, konstitusi, kajian komprehensif, investigasi peninjauan lapangan dan lainnya yang dikerjakan selama delapan bulan.
Hal utama yang disoroti dalam evaluasi tersebut memang hanya soal pemborosan kewenangan, sementara penilaian terhadap anggaran dan sumber daya manusia (SDM) tidak begitu signifikan.
"Kalau dari anggaran nggak terlalu banyak, penggunaan SDM juga tidak terlalu banyak. Lebih kepada fungsi tugas dan kewenangan," kata Yuddy.
Dalam evaluasi ke-14 lembaga ini, kata Yuddy, berbeda dengan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dipublikasikan beberapa waktu lalu.
Kementerian PAN-RB menjadi satu-satunya instansi penilai lembaga yang dievaluasi, sementara sistem penilaian juga tidak menggunakan kategori A hingga D seperti penilaian SAKIP.
Menteri PAN-RB merekomendasikan 14 lembaga tersebut kepada Presiden untuk dilikuidasi dengan memanfaatkan aparatur sipil negara yang ada di lembaga tersebut dialihkan tugas fungsinya pada bidang lain.
"Menpan merekomendasikan kepada Presiden, 14 lembaga ini bisa dilikuidasi fungsi kelembagaannya dialihkan ke instansi-instansi pemerintah induknya yang sudah ada. Nggak ada pemecatan. Kalau ada unsur PNS, didistribusikan, dikembalikan ke kementerian asalnya," papar Yuddy.
Yuddy menjelaskan apa yang dilakukannya dengan merekomendasikan 14 lembaga untuk dibubarkan di sejumlah kementerian merupakan tugas Kementerian PAN-RB.
"Kemenpan itu kan melaksanakan tugas penataan kelembagaan dan dalam konteks road map reformasi birokrasi nasional," kata Yuddy.
Sebanyak 14 lembaga yang direkomendasikan untuk dibubarkan berasal dari berbagai macam kementerian. BOPI dari Kemenpora menjadi salah satu lembaga yang terancam dibubarkan. (Antara)
Berita Terkait
-
Kolaborasi Lintas Instansi Jadi Kunci Sukses Transformasi Digital Pemerintah
-
Kementerian PANRB Raih Predikat Unggul IKK Award 2025
-
Bongkar Penampakan Ijazah Gibran dengan Alumni MDIS Singapura, Apakah Sama?
-
Riwayat Pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School Disorot, Ini Fakta dan Profil Sekolahnya
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Rekomendasi Sepeda Wimcycle Termurah untuk Dewasa, Solusi Olahraga Hemat
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Oknum Guru di Bengkayang Ditangkap, Polisi Dalami Kasus Kekerasan Seksual Anak
-
5 Hari Pencarian, Pemancing Tenggelam di Payangan Ditemukan Meninggal
-
Prabowo Bahas Pengawasan Aliran Dana Bersama PPATK di Hambalang
-
Rencana Awal Berubah Jadi Pembunuhan Sekeluarga, Fakta Baru Kasus Rumbai Terungkap
-
Pembunuhan di Rumbai Terungkap, Menantu Korban Diduga Jadi Otak Pelaku
-
PPG Unhas Diusulkan Jadi Pusat Pengembangan Standar MBG Nasional
-
Langit Tangsel Memburuk, Pemkot Siapkan Sanksi Denda hingga Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Netanyahu Terjepit Tekanan Amerika Serikat dan Ancaman Perang Iran
-
Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu