Suara.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengungkapkan mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara yang baru dipulangkan dari Kalimantan Barat, kini ditampung di asrama-asrama haji, antara lain di Jakarta sebanyak 3.004 orang, Semarang sebanyak 1.752 orang, Surabaya sebanyak 727 orang, dan Makassar sebanyak 281 orang.
"Kami berharap akan ada (solusi) dalam rapat ini agar mereka yang ada di daerah transit itu segera dikembalikan ke wilayah asal mereka masing-masing," ujar Puan setelah memimpin rapat koordinasi di kantor Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (2/2/2016).
Adapun total mantan anggota Gafatar yang telah dipulangkan ke tujuh provinsi asal mereka mencapai sebanyak 5.764 orang.
Sejak pagi tadi, Puan rapat koordinasi dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise.
Puan meminta setiap pemerintah daerah asal warga mantan anggota Gafatar bersedia menjemput dari asrama haji dan mengantarkan mereka pulang ke rumah masing-masing.
"Seluruh pemda diminta segera menjemput eks Gafatar ini, agar bisa kembali ke tempat asalnya dan bersosialisasi di masyarakat yang ada di kampungnya," kata Puan.
"Agar bisa jadi masyarakat yang memang berpikir nasionalis, dan tentunya kembali keyakinannya masing-masing dan sesuai ke agamanya masing-masing," Puan menambahkan.
Pemerintah, kata Puan, akan terus melakukan pendampingan kepada mereka secara berkesinambungan, terutama terkait nilai kebangsaan dan keagamaan.
"Sehingga mereka bisa kembali berbaur menjadi masyarakat Indonesia yang memang azas pancasila karenanya kami kedepan akan menindaklanjuti bagaimana agar mereka bisa hidup bersosialisasi di kehidupan yang selayaknya," kata menteri dari PDI Perjuangan.
Mayoritas warga mantan anggota Gafatar berharap kepada pemerintah nanti mengganti aset yang terpaksa mereka tinggalkan di Kalimantan Barat. Sebab, perpindahan mereka ke luar Pulau Kalimantan bukan kehendak sendiri, melainkan dipaksa, bahkan sebagian rumah dibakar, karena kekhawatiran atas aktivitas Gafatar yang dinilai menyimpang.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan