Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Haris Azhar [Suara.com/Oke Atmaja]
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Haris Azhar, mengaku pernah mendapat informasi dari Istana yang menyebutkan Jaksa Agung H. M. Prasetyo masuk dalam daftar kepala lembaga negara yang akan terkena reshuffle Kabinet Kerja jilid II. Kinerja Prasetyo dinilai tidak menunjang cita-cita Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita.
"Sebetulnya dia orang yang sudah dalam list yang akan diganti, itu info yang saya dapat dari dalam Istana," kata Haris di gedung Kontras, Jalan Kramat 2, Jakarta Pusat, Rabu (2/3/2016).
Tapi, kata Haris, jaksa dari Partai Nasional Demokrat tersebut selamat dari perombakan gara-gara kasus "papa minta saham."
Menurut Haris kalau Prasetyo tidak diganti, semua perjuangan untuk menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu tidak akan selesai.
"Jaksa Agung harus diganti, percuma kita berjuang kalau tidak diganti. Jaksa agung ini justru kontra produktif buat pemerintahan Jokowi yang berjanji menyelesaikan kasus HAM berat masalah lalu," kata Haris.
Sikap Kontras merupakan buntut kekecewaan terhadap sikap Jaksa Agung. Beberapa waktu lalu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kejaksaan Agung membalas surat dari Kontras yang sebelumnya meminta informasi dokumen dan proses penanganan kasus HAM masa lalu. Dalam surat yang disampaikan pada tanggal 23 Februari 2016 itu, isinya mengecewakan.
Janji Jokowi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM bertolak belakang dengan jawaban yang disampaikan Jaksa Agung. Jaksa Agung, katanya, ingin kasus tersebut diselesaikan dengan cara rekonsiliasi atau dengan perdamaian dan permintaan maaf.
"Sebetulnya dia orang yang sudah dalam list yang akan diganti, itu info yang saya dapat dari dalam Istana," kata Haris di gedung Kontras, Jalan Kramat 2, Jakarta Pusat, Rabu (2/3/2016).
Tapi, kata Haris, jaksa dari Partai Nasional Demokrat tersebut selamat dari perombakan gara-gara kasus "papa minta saham."
Menurut Haris kalau Prasetyo tidak diganti, semua perjuangan untuk menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu tidak akan selesai.
"Jaksa Agung harus diganti, percuma kita berjuang kalau tidak diganti. Jaksa agung ini justru kontra produktif buat pemerintahan Jokowi yang berjanji menyelesaikan kasus HAM berat masalah lalu," kata Haris.
Sikap Kontras merupakan buntut kekecewaan terhadap sikap Jaksa Agung. Beberapa waktu lalu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kejaksaan Agung membalas surat dari Kontras yang sebelumnya meminta informasi dokumen dan proses penanganan kasus HAM masa lalu. Dalam surat yang disampaikan pada tanggal 23 Februari 2016 itu, isinya mengecewakan.
Janji Jokowi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM bertolak belakang dengan jawaban yang disampaikan Jaksa Agung. Jaksa Agung, katanya, ingin kasus tersebut diselesaikan dengan cara rekonsiliasi atau dengan perdamaian dan permintaan maaf.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
Terkini
-
Roy Suryo Pulang dari Australia, Bawa 'Bom' Ijazah Gibran: 99 Persen Yakin Gak Punya!
-
Prabowo Sanjung Habis Jokowi: Beliau Paling Berjasa di Proyek Raksasa Lotte!
-
'Gurita Korupsi Pejabat' di DPR, Ratusan Buruh KASBI Tuntut Keadilan Pasca-Omnibus Law
-
Ungkap Alasan Undang Jokowi di Peresmian Pabrik, Prabowo: Saya Lihat Mulai Ada Budaya Tidak Baik
-
Demo di Depan Kantor Kemendikbud: Gemas Bongkar 'Dosa' Soeharto, Fadli Zon Jadi Sasaran
-
Siapa Saja yang Bisa Lakukan Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan? Ketahui Syaratnya
-
Sita Ambulans BPKH, KPK Curiga Korupsi Satori Bukan Cuma dari Dana CSR BI-OJK
-
Detik-Detik Siswa Pahoa Jatuh dari Lantai 8 Terekam CCTV: Polisi Temukan Petunjuk?
-
Puan Maharani Buka Suara soal Putusan MKD Terkait Anggota DPR Nonaktif: Hormati dan Tindak Lanjuti
-
Spanduk Raksasa Hiasi Gedung DPR, Massa Tuntut UU Ketenagakerjaan Pro Buruh