Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid [suara.com/Eva Aulia Rahmawati]
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan tidak mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maju lagi di pilkada Jakarta periode 2017-2022.
"Kami menghormati calon independen, tapi kami tidak mendukung calon independen (Ahok) karena kami partai politik, jadi harus mengusung kader-kader atau melakukan koalisi," kata Hidayat usai menghadiri acara Konvensi Nasional tentang Haluan Negara yang bertema Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Melalui Haluan Negara di JCC, Rabu (30/3/2016).
PKS, katanya, akan berkoalisi dengan partai lain untuk mengikuti pilkada. Soalnya, partai ini tidak memungkinkan mengusung pasangan calon sendiri, mengingat hanya memiliki 12 kursi di DPRD DKI Jakarta.
Artinya kurang dari syarat yang ditentukan KPU, yaitu 22 kursi.
"Kami menghormati calon independen, tapi kami tidak mendukung calon independen (Ahok) karena kami partai politik, jadi harus mengusung kader-kader atau melakukan koalisi," kata Hidayat usai menghadiri acara Konvensi Nasional tentang Haluan Negara yang bertema Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Melalui Haluan Negara di JCC, Rabu (30/3/2016).
PKS, katanya, akan berkoalisi dengan partai lain untuk mengikuti pilkada. Soalnya, partai ini tidak memungkinkan mengusung pasangan calon sendiri, mengingat hanya memiliki 12 kursi di DPRD DKI Jakarta.
Artinya kurang dari syarat yang ditentukan KPU, yaitu 22 kursi.
"Komunikasi ke PDIP sangat baik, Partai Gerindra sangat baik, PAN, dan Golkar juga," ujar Wakil Ketua MPR.
Hidayat membantah koalisi partai bertujuan untuk mengeroyok Ahok yang akan maju lewat jalur non partai politik.
"Wacana calon independen terus kemudian seolah-olah bersatu melawan Ahok menjadi musuh bersama, ya nggaklah. Kita berkompetensi secara sehat aja, dalam ruangan demokrasi. Demokrasi memberikan ruang untuk maju independen, memberikan ruang berkoalisi, itu semua dimungkinkan. Jadi, kami tidak setuju adanya common enemy kemudian bersatu melawan Ahok," katanya.
Hidayat membantah koalisi partai bertujuan untuk mengeroyok Ahok yang akan maju lewat jalur non partai politik.
"Wacana calon independen terus kemudian seolah-olah bersatu melawan Ahok menjadi musuh bersama, ya nggaklah. Kita berkompetensi secara sehat aja, dalam ruangan demokrasi. Demokrasi memberikan ruang untuk maju independen, memberikan ruang berkoalisi, itu semua dimungkinkan. Jadi, kami tidak setuju adanya common enemy kemudian bersatu melawan Ahok," katanya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!
-
Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?