Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama [suara.com/Bowo Raharjo]
Direktur Eksekutif lembaga survei dan konsultan politik Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan selalu jadi senjata untuk dimainkan dalam kampanye politik.
"Isu SARA hampir selalu ada. Di Amerika ada isu negro dan antikatolik. Begitu juga di Jakarta tahun 2012, tapi tidak mempan," kata Yunarto di kantor Charta Politika, Jalan Cisanggiri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (30/3/2016).
Menurut Yunarto isu SARA akan mati dengan sendiri karena pemilih zaman sekarang sudah rasional. Memainkan isu tersebut juga sangat bahaya karena pemilih bisa saja tak percaya kepadanya.
"Isu SARA hampir selalu ada. Di Amerika ada isu negro dan antikatolik. Begitu juga di Jakarta tahun 2012, tapi tidak mempan," kata Yunarto di kantor Charta Politika, Jalan Cisanggiri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (30/3/2016).
Menurut Yunarto isu SARA akan mati dengan sendiri karena pemilih zaman sekarang sudah rasional. Memainkan isu tersebut juga sangat bahaya karena pemilih bisa saja tak percaya kepadanya.
"Secara komunikasi politik ya untuk marketingnya. Mungkin ada yang terpengaruh, tapi akan jadi bumerang karena pemilih yang rasional justru tidak akan percaya kepadanya," kata Yunarto.
Menjelang pemilihan kepala daerah, isu SARA mulai muncul. Misalnya, dihembuskan isu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menggusur Masjid Keramat Jami Luar Batang di Penjaringan, Jakarta Utara. Namun Ahok membantah, yang terjadi justru sebaliknya pemerintah akan mempercantik kawasan wisata religi itu dengan menata daerah di sekitarnya.
"Lebih etis kalau jual program daripada SARA karena itu yang mau dilihat dan dinilai masyarakat DKI saat ini," kata Yunarto.
Menjelang pemilihan kepala daerah, isu SARA mulai muncul. Misalnya, dihembuskan isu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menggusur Masjid Keramat Jami Luar Batang di Penjaringan, Jakarta Utara. Namun Ahok membantah, yang terjadi justru sebaliknya pemerintah akan mempercantik kawasan wisata religi itu dengan menata daerah di sekitarnya.
"Lebih etis kalau jual program daripada SARA karena itu yang mau dilihat dan dinilai masyarakat DKI saat ini," kata Yunarto.
Di media sosial, juga beredar isu SARA yang dihembuskan lawan politik untuk menyerang Ahok.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Bukan Musuh, Pemred Suara.com Ajak Jurnalis Sulsel Taklukkan Algoritma Lewat Workshop AI
-
Sekjen PBNU Ungkap Alasan Prabowo Gabung Board of Peace: Demi Cegah Korban Lebih Banyak di Gaza
-
Hadiri Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ramos Horta
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Telah Terjual Lebih Dari 380 Ribu, Purwokerto Jadi Tujuan Paling Laris
-
Nekat Berangkat Saat Sakit, Tangis Pilu Nur Afni PMI Ilegal Minta Dipulangkan dari Arab Saudi
-
Kisah Epi, ASN Tuna Netra Kemensos yang Setia Ajarkan Alquran
-
KPK Masih Menyisir Biro Travel yang Ikut Bermain Jual-Beli Kuota Haji di Kemenag Periode 2023-2024
-
Pastikan Pengungsi Hidup Layak, Kasatgas Tito Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
-
KPK Cecar 5 Bos Travel Terkait Kasus Kuota Haji, Telisik Aliran Duit Haram ke Oknum Kemenag
-
Soroti Siswa SD Bunuh Diri di Ngada, Ketua Komisi X DPR Desak Negara Hadir untuk Keluarga Miskin