Suara.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ikut menanggapi berhembusnya isu suku, agama, ras, dan antargolongan untuk menyerang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelang pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun 2017.
Lukman meminta semua kalangan jangan memanfaatkan isu sensitif tersebut untuk menjatuhkan lawan politik.
"Dalam konteks Indonesia yang sangat beragam, sangat majemuk tidak hanya etnis, bahasa, tradisi, budaya, tapi juga agama maka menurut saya hal-hal yang sifatnya bisa mengundang rasialis sebaiknya dihindari," kata Lukman usai menghadiri acara Musabaqah Hafalan Alquran dan Hadist Tingkat Nasional Pangeran Sultan Bin Abdilil Aziz Ulu Suud Rahimahullah ke VIII di Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2016).
Kepada Ahok dan pendukung, Menteri Agama memintanya jangan terpancing dengan serangan tersebut.
"Masing-masing dari kita menahan diri untuk tidak mengungkapkan statemen-statement atau pernyataan yang bisa dikategorikan ke dalam pernyataan yang rasis itu. Semua kita mudah-mudahan bisa menahan diri dan memaklumi. Tidak lalu kemudian justru mengembangkan atau membesar-besarkannya," katanya.
Kepada media massa, Lukman meminta jangan membesar-besarkan isu SARA agar tidak semakin berkembang.
"Karenanya saya sangat berharap pers juga tidak perlu mengobarkan atau membesarkan hal-hal seperti itu. Jadi kita harus tetap menjaga keragaman, kemajemukan kita sebagai sebuah bangsa yang besar," kata dia.
Isu terakhir yang memanas ialah ketika Ahok menanggapi pernyataan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra yang mengandung unsur SARA. Menurut Ahok tidak pantas seorang duta besar memberikan nasihat seperti itu. Yusron adalah adik Ketua Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra. Yusril merupakan salah satu tokoh yang sedang menyiapkan diri maju ke pilkada untuk menghadapi Ahok.
"Ada yang ngetweet nakutin, kasihan lho, turunan Cina miskin, nanti dibantai gara-gara Ahok. Itu kurang aja, namanya rasis. itu Dubes Jepang adiknya Yusril ngomong pakai nasihat. Ini negara bahaya," ujar Ahok usai peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Cipinang Besar Utama, Jakarta, Rabu (30/3/2016).
Ahok memberikan masukan kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk tidak memberikan jabatan duta besar yang akan mengubah Sila Pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Bu Retno (Menteri Luar Negeri kalau punya dubes kaya gini, ini bukan Indonesia. Jangan taruh orang yang mau ubah pancasila sila pertama. Orang PBB pengen ubah Pancasila kayak Masyumi. Itu masalah," kata Ahok.
Ahok menyarankan Yusron untuk meminta tanggapan masyarakat Jakarta atas kinerja Ahok selama memimpin Jakarta.
"Kalau mau anda lihat ke masyarakat, kalau saya gubernur, saya kasih ini bisa ini, kalau masyarakat percaya kan dapat suara, kalau jual agama kan pengecut dan menghina Tuhan. Tuhan aja nggak rasis, kamu Islam saya Kristen Tuhan kasih udara yang sama," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?