News / Metropolitan
Senin, 04 April 2016 | 13:29 WIB
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh dan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Istora Senayan, Jakarta [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Suara.com - Sejak muncul kasus dugaan Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land (Tbk) Ariesman Widjaja menyuap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M. Sanusi, nama Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama disebut-sebut karena punya kedekatan dengan Podomoro.

Bahkan, di media sosial Twitter muncul hastag, seperti #AhokGubernurPodomoro.

Menurut Wakil Ketua Teman Ahok, Mohammad Fathony (24), secara logika tidak ada yang salah dengan penyebutan Ahok gubernur Podomoro. Soalnya, tempat bisnis pengembang itu berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kan Podomoro ada di Jakarta, jadi Pak Ahok bisa dibilang gubernurnya Agung Podomoro, Agung Sedayu, dan semua perusahaan kontraktor semacam itu," kata Fathony sambil tertawa di Posko Teman Ahok, Graha Pejaten, Jalan Pejaten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (4/4/2016).

Fathony mengatakan perusahaan pengembang, seperti Agung Podomoro Land, tentu saja punya kerjasama dengan pemerintahan.

"Kan ada kaitannya dengan BUMD, saling kerjasama dengan DPRD juga. Memang pengaturan dan pengesahannya kan ada di gubernur dan DPRD di saat RAPBD," kata dia.

Tetapi, Fathony tidak mau terlalu turut campur dalam masalah tersebut. Tugas relawan Teman Ahok hanya mengumpulkan fotokopi KTP warga Jakarta untuk tiket bagi Ahok dan Heru Budi Hartono maju ke pilkada tahun 2017 lewat jalur non partai politik.

"Cuma karena Teman Ahok ini nggak mau ganggu kinerja Pak Ahok jadi gubernur, kita nggak mau mendalam untuk isu semacam itu, cuma ya sikap Teman Ahok tetap optimis, kita tetap yakin pak Ahok tidak tersandung kasus korupsi seperti itu," kata Fathony.

Suap yang diduga diterima Sanusi ‎dari Ariesman untuk mempengaruhi pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus itu, yaitu Sanusi, Ariesman, dan karyawan Podomoro bernama Trinanda Prihantoro.

Sanusi dan Trinanda ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan, Kamis (31/3/2016), sementara Ariesman menyerahkan diri pada Jumat (1/4/2016) malam.

Penyidik KPK terus mengembangkan kasus tersebut. Pada Jumat malam hingga Sabtu (2/3/2016) dini hari, penyidik KPK menggeledah ruang kerja Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD M. Taufik -- kakak Sanusi. (Dian Rosmala)

Load More