Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menuding ada pihak yang sengaja mempolitisasi kasus dugaan suap proyek reklamasi Teluk Jakarta. Sehingga telah mengarahkan apabila dirinya juga diduga ikut terlibat dalam kasus yang telah menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi sebagai tersangka.
"Ini kan banyak penumpang-penumpang politik. Ini kasus hukum ya proses hukum," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/4/2016).
Menurutnya, kasus dugaan korupsi terkait proyek reklamasi teluk Jakarta itu sengaja terus dihembus kepada dirinya, mengingat saat ini dirinya telah mempersiapkan diri untuk maju kembali di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 mendatang.
"Kan hantam main politik saya mau ngomong apa juga percuma. Kalau bicara kebijakan saya akan teruskan reklamasi dan tanggul," kata dia.
Ahok merasa sangat dipojokkan mengenai kasus dugaan suap proyek reklamasi teluk Jakarta. Namun, mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku tidak ingin menyebarkan opini di luar proses hukum kasus yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Reklamasi kamu tanya aja secara teknis, kalau saya jawab teknis kita akan berdebat secara opini. Kalau soal teknis ijin atau apa silakan tanya ke teknis, saya jawab percuma. Kamu tanya dong biro hukum, bappeda, deputi, sekda. Itu teknis, kita jangan berdebat teknis," kata Ahok.
Ahok mengaku menyerahkan sepenuhnya mengenai proses hukum kasus dugaan suap proyek reklamasi teluk Jakarta kepada KPK.
"Yang pasti ini bisa diproses hukum, silakan jalan proses hukum saja supaya jelas dan nggak ngaco," kata dia.
Seperti diberitakan, KPK telah menetapkan PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja dan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi dan Pulau-Pulau Kecil dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (31/3) malam, di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Dalam OTT itu, tim KPK menyita uang senilai Rp1,14 miliar, di mana sekitar Rp140 juta merupakan sisa dari pemberian pertama.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan
-
Jadwal Padat Piala Presiden 2026 Diprotes Klub, Panpel Klaim Sudah Direstui AFC
-
Sambut HUT RI ke-81, PB ORADO Gelar Turnamen Bertajuk Piala Panglima TNI
-
Terancam Sanksi! FK UGM Investigasi dr. Elda Putri Soal Komentar Rendahkan Pasien BPJS
-
Tiket Pesawat Jakarta-Yogyakarta Rp890 Ribuan! Ini Daftar Promo untuk Liburan Hemat
-
Perang Timur Tengah Belum Goyahkan Ekspor RI, BPS Ungkap Mesin Pertumbuhan Ekonomi Masih Ngebut
-
Bukan Sekadar Tempat Transit, Wajah Baru Lounge Bandara Ini Setara Hotel Berbintang
-
Bahlil Beri Tugas Baru Lemigas Urus Impor Minyak dan LPG, Targetkan Pasokan Nasional Lebih Terjamin
-
Tunda Kenaikan Gaji Kepala Daerah! Korupsi Itu Soal Integritas, Bukan Kurang Penghasilan