Suara.com - Organisasi Advokat Cinta Tanah Air tidak mau berasumsi dalam memberikan penilaian terhadap kasus pengadaan tanah untuk Rumah Sakit Sumber Waras dan kasus reklamasi Teluk Jakarta. Mereka menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di KPK.
"Sikap kami dari ACTA ini, dalam kasus reklamasi dan Sumber Waras itu, justru kami menunggu hasil penyidikan oleh KPK," kata pengacara anggota ACTA, Agustiar, kepada Suara.com, di Jakarta, Jumat (15/4/2016).
Itu sebabnya, Agustiar saat ini belum dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai posisi Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kedua kasus tersebut. Menurutnya terlalu prematur kalau sekarang menyimpulkan Ahok sebagai pihak yang bersalah, sebelum ada keputusan hukum dari lembaga berwenang.
"Apakah Pak Ahok terlibat dalam kasus ini, bagaimana pengaruhnya dalam kasus ini, kita belum bisa memberi gambaran, terlalu prematur kalau kita menilai lebih awal," kata dia.
"Wah, Pak Ahok ini salah atau bagaimana, nah itu salah, nggak boleh kita bersikap seperti itu, kita harus bersikap objektif, nggak boleh kita menilai berdasarkan asumsi-asumsi liar yang berkembang di masyarakat atau di kepala kita sendiri, itu nggak boleh," Agustiar menambahkan.
Agustiar mengatakan biarkan lembaga KPK menyelesaikan tugasnya.
"Kita tunggu bagaimana hasil penyidikan, toh sekarang KPK sedang menjalankan fungsinya, KPK sudah memanggil Pak Ahok untuk dimintai keterangan berkaitan dengan masalah yang dihadapinya, wajar dan harus memang KPK untuk meminta keterangan dari Pak Ahok ini, kalau kita nggak boleh menjudge, itu salah, kita harus mengutamakan azas praduga tak bersalah," kata dia. (Dian Rosmala)
Berita Terkait
-
Jalan ke Jepang Terbuka, SSB Indonesia Bisa Tantang Akademi Elite Dunia
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Ahok Ngamuk di Sidang Korupsi LNG Pertamina: Saya Paling Benci Korupsi, Akan Saya Sikat!
-
Ahok Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina Rp1,7 Triliun, Irit Bicara Saat Tiba di Tipikor
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau