Suara.com - Dewan Energi Nasional (DEN) memberikan pilihan terkait keputusan pembangkit listrik tenaga nuklir kepada Presiden Joko Widodo. Dalam Peraturan Presiden Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) Pasal 11 Ayat (3) disebutkan sebagai pilihan terakhir.
Pilihan tersebut termasuk dalam rencana penyusunan peta jalan atau road map tentang nuklir dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang rencananya disahkan Presiden pada akhir Mei 2016.
"Ada dua pernyataan dari DEN terkait nuklir yaitu pertama hasil pertemuan di Bogor, yaitu menyusun road map PLTN sebagai pilihan terakhir kebijakan ekonomi nasional. Kedua, hasil pertemuan di Banda Aceh yaitu, penyusunan road map pengembangan PLTN diberlakukan jika target energi baru-terbarukan sebesar 23 persen tidak tercapai pada tahun 2025. Nanti Presiden yang akan memutuskan menggunakan yang mana," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, yang juga Ketua Harian DEN, usai Sidang ke-17 DEN di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (4/5/2016).
Sementara menurut anggota DEN Andang Bachtiar, keputusan PLTN adalah keputusan politik yang harus jelas "road map"nya.
Selama ini, dalam Peraturan Presiden, hanya disebut sebagai pilihan terakhir. Tanpa dijelaskan seperti apa mekanisme "pilihan terakhir" itu.
"Peraturan yang ada saat ini harus terus dilanjutkan, karena yang penting adalah bagaimana 'road map'nya," kata Andang.
Terkait nuklir, pada awal April 2016 Pemerintah Indonesia telah menyampaikan capaian nasional terkait keamanan nuklir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Keamanan Nuklir 2016 di Amerika Serikat.
Dalam kesempatan itu, Indonesia memberikan informasi dan rangkuman tentang upaya dan capaian nasional Indonesia di bidang keamanan nuklir sejak 2014.
Salah satu kemajuan yang dicapai Indonesia terkait keamanan nuklir adalah pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Terorisme Nuklir (International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism/ICSANT).
Selain itu, pemerintah juga menyampaikan capaian nasional tentang penerbitan sejumlah peraturan teknis terkait keamanan nuklir, serta berbagai kegiatan kerja sama dan peningkatan kapasitas di bidang keamanan nuklir. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
Pilihan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
-
Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air
-
Prabowo Pidato 1 Juni 2026: Lawan Asing, Waktunya Kembali ke Ekonomi Pancasila
Terkini
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Teddy ke Dino Patti Djalal: Jangan Kaburkan Fakta Hasil Lawatan Prabowo
-
Teddy: Lawatan Luar Negeri Prabowo untuk Bangun Kedekatan dengan Pemimpin Dunia
-
Kebakaran Melanda Permukiman Padat di Kemayoran, 33 Mobil Damkar Dikerahkan
-
Dihadiri Wamen Ekraf, Borobudur Peace & Prosperity Festival Gaungkan Persatuan Lintas Budaya
-
DPRD DKI Minta Ragunan Evaluasi Total Sistem Keamanan Usai Anak Jatuh ke Kandang Gajah
-
Bukan Sekadar Seremonial, Seskab Teddy Beberkan 7 Prestasi Diplomasi Prabowo: Investasi Rp 2.430 T
-
Tim Jibom Temukan 'Granat Maut' di Lokasi Ledakan Biak, Olah TKP Terpaksa Ditunda
-
Seskab Teddy: Lawatan Luar Negeri Bukan Gagah-gagahan, Prabowo Tanggung Kelebihan Biaya
-
Jalan Lenteng Agung Ditutup hingga Selasa Pagi