Suara.com - Dewan Energi Nasional (DEN) memberikan pilihan terkait keputusan pembangkit listrik tenaga nuklir kepada Presiden Joko Widodo. Dalam Peraturan Presiden Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) Pasal 11 Ayat (3) disebutkan sebagai pilihan terakhir.
Pilihan tersebut termasuk dalam rencana penyusunan peta jalan atau road map tentang nuklir dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang rencananya disahkan Presiden pada akhir Mei 2016.
"Ada dua pernyataan dari DEN terkait nuklir yaitu pertama hasil pertemuan di Bogor, yaitu menyusun road map PLTN sebagai pilihan terakhir kebijakan ekonomi nasional. Kedua, hasil pertemuan di Banda Aceh yaitu, penyusunan road map pengembangan PLTN diberlakukan jika target energi baru-terbarukan sebesar 23 persen tidak tercapai pada tahun 2025. Nanti Presiden yang akan memutuskan menggunakan yang mana," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, yang juga Ketua Harian DEN, usai Sidang ke-17 DEN di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (4/5/2016).
Sementara menurut anggota DEN Andang Bachtiar, keputusan PLTN adalah keputusan politik yang harus jelas "road map"nya.
Selama ini, dalam Peraturan Presiden, hanya disebut sebagai pilihan terakhir. Tanpa dijelaskan seperti apa mekanisme "pilihan terakhir" itu.
"Peraturan yang ada saat ini harus terus dilanjutkan, karena yang penting adalah bagaimana 'road map'nya," kata Andang.
Terkait nuklir, pada awal April 2016 Pemerintah Indonesia telah menyampaikan capaian nasional terkait keamanan nuklir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Keamanan Nuklir 2016 di Amerika Serikat.
Dalam kesempatan itu, Indonesia memberikan informasi dan rangkuman tentang upaya dan capaian nasional Indonesia di bidang keamanan nuklir sejak 2014.
Salah satu kemajuan yang dicapai Indonesia terkait keamanan nuklir adalah pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Terorisme Nuklir (International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism/ICSANT).
Selain itu, pemerintah juga menyampaikan capaian nasional tentang penerbitan sejumlah peraturan teknis terkait keamanan nuklir, serta berbagai kegiatan kerja sama dan peningkatan kapasitas di bidang keamanan nuklir. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Jakarta, Sekitar 1.600 Warga Masih Mengungsi hingga Selasa Pagi
-
Jakarta Masih Dikepung Banjir Pagi Ini, 28 RT dan 6 Ruas Jalan Tergenang Air
-
Hujan Masih Akan Guyur Seluruh Jakarta Hari Ini
-
Modus Paket Online, Polisi Gagalkan Peredaran Vape Narkotika di Jakbar
-
Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, PDIP Intens Lobi Partai Lain di Parlemen
-
Demo di Komdigi, Massa Minta Takedown Mens Rea di Netflix dan Ancam Lanjutkan Aksi ke Polda Metro
-
Nyumarno Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Ijon Proyek Bupati Bekasi Nonaktif Ade Kunang
-
Registrasi Akun SNPMB 2026 dan Jadwal Pelaksanaan SNBP Terbaru
-
Siapa Sebenarnya Pelapor Pandji? Polisi Usut Klaim Atas Nama NU-Muhammadiyah yang Dibantah Pusat
-
Langit Jakarta 'Bocor', Mengapa Modifikasi Cuaca Tak Digunakan Saat Banjir Melanda?