Suara.com - Warga Bukit Duri menolak jika pemda DKI mau menggusur kawasan Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada akhir Mei. Sebagian warga berpendapat jika rusun bukan solusi terbaik.
Salah satu warga di sana, Supriyono menjelaskan kondisi selama ini satu rumah di Bukit Duri bisa ditempati sampai 4 kepala keluarga. Sementara 1 rumah yang digusur hanya akan menerima ganti rugi 1 unit rusun.
"Kami mau sejahtera. Satu rusun hanya untuk satu KK. Tapi nyatanya kami hidup satu rumah ada tiga sampai empat KK. Bagaimana kita bisa sejahtera." Kata Supriyono saat hadir di konferensi pers gugatan rencana relokasi di Sanggar Ciliwung Merdeka, Jalan Bukit Duri 1, Nomor 21, RT 06/RW 12, Keluaran Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.
Warga Bukit Duri berharap bisa mendapatkan ganti rugi penggusuran yang layak. Sehingga mereka bisa pindah ke tempat yang lebih layak.
"Pa Jokowi pernah datang untuk konsultasi publik. Dia melaksanakan amanat undang-undang, konsultasi bersama masyarakat. Itu sebelum Jokowi pindah ke pusat (Presiden)." Kata Sandi, warga Bukit Duri.
Sementara itu, salah satu kuasa hukum warga, Vera. W.S Soemarwi mengingatkan kesepakatan warga dengan Joko Widodo saat kampanye menjadi gubernur DKI Jakarta 2012 lalu. Jokowi menjadikan Bukit Duri masuk dalam program proyek percontohan kampung.
"Yang diingat warga saat kesepakatan Bukit duri akan dibangun proyek percontohan kampung susun Bukit Duri. Pak Jokowi pernah bilang akan melebarkan sungai dari 20 meter menjadi 35 meter," Kata Vera. (Leonard Ardy)
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
Terkini
-
Orang yang Memecatnya Kini Diangkat Menko Polkam, Bukti Prabowo Tak Dendam ke Djamari Chaniago?
-
Dampingi Wapres Gibran ke Papua, Wamendagri Ribka Akan Segera Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan
-
Menteri HAM Sebut Mudah Temukan 3 Mahasiswa Hilang dengan CCTV, DPR: Kalau Gampang Laksanakan Dong!
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor