Anggota Komisi V dari Fraksi Nasdem Syarif Abdullah Alkadrie meminta pemerintah tidak menganggap remeh insiden terjadinya salah menurunkan penumpang asing oleh dua maskapai, yakni Lion Air dan Air Asia di Bandara Ngurah Rai dan Bandara Internasional Soekarno Hatta.
"Dalam waktu dekat yang tidak terlalu lama, dua maskapai salah menurunkan penumpang, negara seharusnya tidak menganggap enteng,"ujar Syarif di Gedung Nusantara I, Jakarta, Kamis (19/5/2016).
Pasalnya ada perbedaan pemeriksaan untuk kedatangan domestik dan internasional di Bandara. Jika hal itu dibiarkan, patut diduga ada konspirasi antara pilot dan pengelola bandara.
"Di Bandara kan ada kedatangan khusus, keberangkatan khusus pemeriksaan khusus. Karena sekarang kan banyak penyelundup-penyelundup, jangan sampai ada konspirasi antara pilot, menara, pengangkut bis. Ini nggak boleh dianggap enteng, karena antara negara,"imbuhnya.
Oleh karena itu dirinya berharap pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada dua maskapai tersebut yakni Lion Air dan Air Asia, agar insiden tersebut tidak terjadi lagi. Pasalnya jika dibiarkan, ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh para penyusup yang datang dari luar negeri untuk melakukan aksinya di Indonesia.
"Harus diperiksa, harus ada sanksi yang tegas kenapa harus terjadi seperti ini. Rutenya harus dibekukan, kalau terjadi lagi bisa dicabut izinnya. Kalau sanksi cuma lima hari, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalau dia bisa bawa senjata pembunuhan massal, ini kan tidak bisa dideteksi. Ini bahaya,"kata Syarifudin.
Sanksi pembekuan Ground Handling ini lantaran kedua maskapai swasta yakni PT Lion Air Group dan Air Asia salah menurunkan penumpang internasional di terminal kedatangan domestik. Seharusnya, para penumpang ini harus dibawa ke terminal internasional untuk melakukan clearance imigrasi.
Berita Terkait
-
Daftar Maskapai Pindah ke Terminal 1B Bandara Soetta, Mulai Berlaku Pekan Ini
-
Usulannya Diabaikan, Anggota DPR Protes Keras dan Luapkan Kekecewaan kepada Basarnas
-
Darurat Informasi Cuaca: DPR Nilai BMKG Telat, Minta 'Jurus Baru' Lewat Sekolah Lapang
-
Bukan Cuma Kapal, Ini Daftar Armada Basarnas yang 'Terparkir' Akibat Anggaran Dipangkas Rp409 M
-
Prabowo Setujui Rp5 Triliun untuk KRL Baru: Akhir dari Desak-desakan di Jabodetabek?
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Terkini
-
BPJS Kesehatan Angkat Duta Muda: Perkuat Literasi JKN di Kalangan Generasi Penerus
-
Kondisi Gunung Semeru Meningkat ke Level Awas, 300 Warga Dievakuasi
-
Soal Pelimpahan Kasus Petral: Kejagung Belum Ungkap Alasan, KPK Bantah Isu Tukar Guling Perkara
-
Semeru Status Awas! Jalur Krusial Malang-Lumajang Ditutup Total, Polisi Siapkan Rute Alternatif
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Resmi Limpahkan Kasus ke Tangan KPK, Ada Apa?
-
DPR-Kemdiktisaintek Kolaborasi Ciptakan Kampus Aman, Beradab dan Bebas Kekerasan di Sulteng
-
Fakta Baru Sengketa Tambang Nikel: Hutan Perawan Dibabat, IUP Ternyata Tak Berdempetan
-
Survei RPI Sebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Polri Tinggi, Ini Penjelasannya
-
Momen Roy Suryo Walk Out dari Audiensi Reformasi Polri, Sentil Otto Hasibuan: Harusnya Tahu Diri
-
Deteksi Dini Bahaya Tersembunyi, Cek Kesehatan Gratis Tekan Ledakan Kasus Gagal Ginjal