Suara.com - Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengapresiasi FIFA yang akhirnya mencabut sanksi terhadap PSSI.
"Komisi X DPR RI mengapresiasi terhadap keputusan FIFA yang telah mencabut sanksi terhadap PSSI," kata Teuku dalam rapat dengar pendapat umum dengan PSSI di gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, Kamis (19/5/2016).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah pelaksana tugas Ketua Umum PSSI Hinca Panjaitan menyampaikan lima program prioritas persepakbolaan nasional.
Teuku juga mengapresiasi program kerja dan pembenahan internal PSSI.
"Komisi X DPR RI mengapresiasi penjelasan PSSI tentang program kerja, pembenahan internal, dan langkah-langkah untuk memutar kompetisi sepakbola nasional pascapencabutan sanksi oleh pemerintah dan FIFA," kata Teuku.
Komisi X akan mendukung langkah-langkah PSSI untuk menjalankan program prioritas persepakbolaan nasional.
"Komisi X mendukung langkah-langkah PSSI dalam menjalankan program prioritas persepakbolaan nasional, sebagaimana tercantum dalam acuan kerja yang direkomendasikan oleh FIFA pada surat tertanggal 13 mei 2016," kata Teuku.
Komisi X juga meminta PSSI senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan klub-klub sepakbola nasional.
"Agar sepakbola nasional dapat segera bangkit kembali dan mengharumkan nama bangsa, Komisi X meminta PSSI terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan sepak bola nasional, termasuk dengan pemerintah dan klub-klub sepak bola nasional," kata Teuku.
Setelah rapat, Komisi X akan menyampaikan kepada pemerintah agar kebijakan pemberian sanksi terhadap PSSI tidak terulang lagi.
"Komisi X akan menyampaikan kepada pemerintah agar kebijakan terhadap PSSI (pemberian sanksi) seperti SK Menpora 01307 tidak terulang kembali. Mengingat dampak terhadap terhentinya aktivitas sepakbola menimbulkan kerugian pada pembinaan dan prestasi persepakbolaan nasional," kata Teuku.
Teuku menambahkan Komisi X juga akan menyampaikan aspirasi PSSI dalam rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.
"Komisi X akan menyampaikan aspirasi yang berkembang dalam RDPU dengan PSSI hari ini, termasuk adanya permintaan dukungan anggaran dalam pembinaan Tim Nasional dalam rapat kerja bersama menpora yang akan datang," tutur Teuku.
"Dengan dicabutnya pembekuan dan sanksi oleh pemerintah dan FIFA, Komisi X DPR RI meminta PSSI ke depan dapat lebih profesional, akuntabel, dan berprestasi," Teuku menambahkan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Unik! Demi Nonton Mahalini, Warga 'Nangkring' di Atas Mobil Damkar saat Perayaaan HUT Jakarta
-
Bocah Terpisah dari Ortu hingga Istri Kehilangan Suami Warnai Malam Puncak HUT DKI Jakarta
-
5 Peserta Latsarmil KDMP Tewas, Koalisi Sipil: Stop Militerisasi Ruang Sipil!
-
Kepercayaan Rakyat ke Polri Meroket, Rudianto Lallo: Modal Besar Tingkatkan Pelayanan
-
Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen, Sari Yuliati: Hasil Kerja Nyata dan Konsistensi
-
Pilih Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta, Zulhas: Artis Itu Kreatif dan Kerjanya Produktif
-
HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
-
Malam Minggu Spesial di Bundaran HI: Warga Rayakan HUT Jakarta ke-499 Sambil Nonton Konser
-
Soroti Ketimpangan Distribusi MBG, Garuda Institute Dorong BGN Perkuat Akurasi Sasaran
-
Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat, Amnesty Khawatir Siswa Jadi Korban Militerisasi Pendidikan