Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo [suara.com/Erick Tanjung]
Alokasi anggaran negara untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dinilai masih sedikit sehingga berpengaruh pada pelaksanaan program perlindungan dan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual.
"Berbicara anggaran, kami perlu akui bahwa alokasi anggaran terhadap Kementerian PPPA ini masih sangat rendah. Tahun 2015 hanya sekitar Rp217 miliar, tahun 2016 diajukan Rp1,2 triliun, namun dari program-programnya di Bappenas dipotong lagi menjadi hanya Rp500 miliar," kata anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo di acara diskusi di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Senin (23/5/2016).
Rahayu membandingkan anggaran untuk kementerian-kementerian lain, misalnya Kementerian Sosial yang yang bedanya jauh sekali.
"Dibandingkan dengan anggaran Kemensos yang sangat besar yaitu Rp22 triliun, karena ditambah Kemensos ini ada program KIS (Kartu Indonesia Sejahtera) dan lainnya," ujar dia.
Rahayu mengingatkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak Indonesia termasuk tertinggi di Asia.
"Ini harus jadi perhatian pemerintah," tutur dia.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
Terkini
-
Jimly Asshiddiqie Sebut Cuma Ada Tiga Pejabat Berwenang yang Bisa Batalkan Perpol 10/2025
-
Pengembang Dibuat 'Panas Dingin', Apa Alasan Sebenarnya KDM Setop Sementara Izin Perumahan di Jabar?
-
Lumpur Setinggi 2 Meter Mustahil Disingkirkan? Ini Solusi Manfaatkan Kayu Gelondongan Sisa Banjir
-
Kemensos Siapkan Jaminan Hidup Korban Bencana Sumatra Selama 3 Bulan
-
Kubu Roy Suryo Ungkap Detik-detik 'Penyusup' Kepergok Masuk Ruang Gelar Perkara Kasus Ijazah Jokowi
-
Prabowo Kunjungan di Sumatra Barat, Tinjau Penanganan Bencana dan Pemulihan Infrastruktur
-
Viral Tumpukan Sampah Ciputat Akhirnya Diangkut, Pemkot Tangsel Siapkan Solusi PSEL
-
KPK Buka Peluang Periksa Istri Ridwan Kamil di Kasus Korupsi Bank BJB, Sebut Perceraian Tak Pengaruh
-
Membara Kala Basah, Kenapa Kebakaran di Jakarta Justru Meningkat Saat Hujan?
-
Keroyok 'Mata Elang' Hingga Tewas, Dua Polisi Dipecat, Empat Lainnya Demosi