Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo [suara.com/Erick Tanjung]
Alokasi anggaran negara untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dinilai masih sedikit sehingga berpengaruh pada pelaksanaan program perlindungan dan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual.
"Berbicara anggaran, kami perlu akui bahwa alokasi anggaran terhadap Kementerian PPPA ini masih sangat rendah. Tahun 2015 hanya sekitar Rp217 miliar, tahun 2016 diajukan Rp1,2 triliun, namun dari program-programnya di Bappenas dipotong lagi menjadi hanya Rp500 miliar," kata anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo di acara diskusi di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Senin (23/5/2016).
Rahayu membandingkan anggaran untuk kementerian-kementerian lain, misalnya Kementerian Sosial yang yang bedanya jauh sekali.
"Dibandingkan dengan anggaran Kemensos yang sangat besar yaitu Rp22 triliun, karena ditambah Kemensos ini ada program KIS (Kartu Indonesia Sejahtera) dan lainnya," ujar dia.
Rahayu mengingatkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak Indonesia termasuk tertinggi di Asia.
"Ini harus jadi perhatian pemerintah," tutur dia.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan