Wakil Ketua DPR Fadli Zon. (suara.com/Dian Rosmala)
Baca 10 detik
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon prihatin dengan perilaku penegak hukum di Indonesia. Hal menyusul penangkapan terhadap Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Janner Purba, hakim PN Kota Bengkulu Toton, dan panitera PN Kota Bengkulu Badaruddin Amsori Bachsin alias Billy yang dilakukan KPK terkait kasus dugaan suap atas penanganan perkara.
"Saya kira ini sebuah fenomena yang terjadi di sejumlah lembaga, baik ini di eksekutif, legislatif maupun judikatif. Dan kita prihatin," kata Fadli di gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (25/5/2016).
Fadli mengatakan seharusnya lembaga penegak hukum bersih dari orang-orang tercela, apalagi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
"Kami berharap supaya lembaga penegak hukum bersih, karena dampaknya besar," kata Fadli.
Fadli memuji tindakan KPK. OTT yang dilakukan KPK merupakan bagian dari langkah pencegahan supaya hal yang sama tidak terjadi lagi.
"Saya kira langkah penindakan sudah bagus. Ini kan langkah untuk lakukan pencegahan supaya tidak terjadi, transparansi, akuntabilitas," kata Fadli.
Fadli mengakui mafia peradilan masih bercokol.
"Memang kita masih punya masalah di lembaga peradilan dengan apa yang disebut mafia peradilan," kata Fadli.
Fadli juga menyoroti banyak kasus yang diselesaikan secara tidak fair di lembaga penegak hukum.
"Tetapi tak hanya di pengadilan saja. Banyak kasus tidak fair, seperti kasus La Nyala Mattalitti. Dalam praperadilan yang beberapa kali dimenangkan, tetapi jaksa tetap mengeluarkan sprindik," ujar Fadli.
"Saya kira ini sebuah fenomena yang terjadi di sejumlah lembaga, baik ini di eksekutif, legislatif maupun judikatif. Dan kita prihatin," kata Fadli di gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (25/5/2016).
Fadli mengatakan seharusnya lembaga penegak hukum bersih dari orang-orang tercela, apalagi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
"Kami berharap supaya lembaga penegak hukum bersih, karena dampaknya besar," kata Fadli.
Fadli memuji tindakan KPK. OTT yang dilakukan KPK merupakan bagian dari langkah pencegahan supaya hal yang sama tidak terjadi lagi.
"Saya kira langkah penindakan sudah bagus. Ini kan langkah untuk lakukan pencegahan supaya tidak terjadi, transparansi, akuntabilitas," kata Fadli.
Fadli mengakui mafia peradilan masih bercokol.
"Memang kita masih punya masalah di lembaga peradilan dengan apa yang disebut mafia peradilan," kata Fadli.
Fadli juga menyoroti banyak kasus yang diselesaikan secara tidak fair di lembaga penegak hukum.
"Tetapi tak hanya di pengadilan saja. Banyak kasus tidak fair, seperti kasus La Nyala Mattalitti. Dalam praperadilan yang beberapa kali dimenangkan, tetapi jaksa tetap mengeluarkan sprindik," ujar Fadli.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO