Suara.com - Hakim Agung Mahkamah Agung Salman Luthan mengaku prihatin terkait kasus suap yang menjerat Hakim Tipikor yang juga Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Janner Purba serta hakim Ad hoc Pengadilan Negeri Kota Bengkulu Toton, serta panitera PN Kota Bengkulu Badaruddin Amsori Bachsin alias Billy.
"Tentu saja pimpinan MA prihatin atas kasus ini. Karena ini mencederai perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan,"ujar Salman di Kantor MMD Initiative, Jalan Dempo nomor 3, Matraman, Jakarta, Rabu (25/5/2016).
Dikatakan Salman, dengan adanya kasus suap di tubuh aparatur pengadilan, pihaknya akan melakukan pembenahan-pembenahan dengan memperketat pengawasan
"Kemudian pembinaan akan lebih diperbaiki, manajemen perkara akan disempurnakan. Jadi apapun yang bisa dilakukan, pasti dilakukan dalam memperbaiki MA. Karena kita bercita-cita membentuk peradilan yang agung,"ucapnya.
MA, kata Salman, telah melakukan pengawasan di tingkat daerah untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai di pengadilan baik indikasi dari putusan atau pengaduan.
"Maka tiap minggu tim pengawas turun ke daerah untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai. Dan kalau ada pelanggaran tentu diperiksa dan diproses. Kalau ada pelanggaran sangat serius akan dibawa ke dewan etik. Tapi kalau tidak sangat serius, diperiksa oleh MA,"jelas Salman.
Terkait sejumlah hakim yang terjerat kasus suap korupsi, kata Salman, hal tersebut membuktikan bahwa sulitnya mencari calon hakim yang betul-betul bersih di Indonesia
"Kita kadang melakukan seleksi, pada ujungnya hanya menerima satu hakim ad hoc. Karena memang banyak masukan yang kurang cukup kualifikasinya menjadi hakim. Pada waktu lain memang didapat lima orang, sepuluh orang. Saya kira memang sulit cari orang yang punya komitmen jadi hakim sungguh-sungguh,"ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Tim Satgas KPK Bengkulu melakukan OTT terhadap Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Janner Purba, yang ditangkap bersama empat orang lainnya, yakni hakim PN Kota Bengkulu Toton, panitera PN Kota Bengkulu Badaruddin Amsori Bachsin alias Billy. Kemudian dua orang lagi yang sebenarnya sudah berstatus terdakwa yaitu mantan Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Muhammad Yunus: Syafri Syafii, dan mantan Wakil Direktur Keuangan RS Muhammad Yunus Edi Santroni.
Kini kelimanya pun sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait adanya kasus suap yang dilakukan Edi Santoni dan Safri Safei kepada Janner Purba.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Usai Kesaksian Pimpinan LKPP, Nadiem Klaim Tak Ada Kerugian Negara di Kasus Laptop
-
Anak Muda Kian Banyak Kena Diabetes, Pemerintah Siapkan Label Khusus Pada Kemasan Produk Gula Tinggi
-
Segera Terbitkan Surat Edaran Korve, Mendagri Bakal Awasi Daerah yang Tidak Bersih-bersih
-
Terkuak! Bukan Paspampres, Pelaku Penganiaya Ojol di Kembangan Ternyata Anggota Denma Mabes TNI
-
Siswa SMK 34 Jakarta Tewas Kecelakaan di Matraman Gegara Jalan Berlubang, Paramono Bilang Begini
-
Kasus Dugaan Penipuan Dana Syariah Indonesia, Dirut Minta Maaf
-
KPK Bidik Dugaan Korupsi Stadion Swarnabhumi, Nama Gubernur Jambi Al Haris Terseret
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Inflasi Awal 2026 Stabil, Mendagri Dorong Daerah Perkuat Cadangan Logistik