Suara.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan urusan reshuffle kabinet adalah kewenangan Presiden Joko Widodo. Isu perombakan kabinet mencuat setelah Partai Golkar merapat ke pemerintahan Jokowi-JK.
"Yang saya tahu hak prerogratif reshuffle ada pada presiden. Tukar, ganti orang, berhentikan orang, nambah orang ada pada dia (Presiden). Boleh- boleh saja Golkar mendesak. Asal pak Jokowi memang mau didesak Golkar atau tidak," kata Surya di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta, Selasa (7/6/2016) malam.
Paloh menilai Jokowi tak mudah terpengaruh desakan partai yang ingin mendorong untuk melakukan reshuffle. Kata dia, masyarakat juga sudah tahu hal itu.
"Untuk katakanlah memaksakan keinginan, semuanya berpulang pada hak prerogratif presiden," ucapnya.
Selain itu, Paloh juga tak masalah jika ada pengurangan menteri dari Partai Nasdem.
"Nggak papa. Nggak masalah itu. Nggak ada masalah sama Nasdem ini. Sepanjang memang pemerintahan semakin kuat dan kebijakannya bisa diterima public dengan partisipasi public yang kuat dari waktu ke waktu, saya pikir itu jauh lebih baik," katanya menjelaskan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti